Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) bersiap untuk mengikuti kirab di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025)
Tomat di meja berbungkus biru,
Manisan jambu gantung di bambu,
Selamat bekerja gubernur baru,
Muliakan dirimu, sejahterakan rakyatmu”.
Demikian bunyi pantun karya budayawan Betawi Yahya Andi Saputra menyambut Pramono Anung dan Rano Karno, pemimpin baru Jakarta untuk lima tahun ke depan.
Sang budayawan mewakili sekitar 10,6 juta jiwa penduduk Jakarta lainnya (data Badan Pusat Statistik DKI tahun 2023) yang juga menanti kerja nyata gubernur dan wakil gubernur terpilih itu.
Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) bersama 959 kepala daerah lainnya dalam satu rangkaian prosesi.
Secara keseluruhan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik ini berasal dari 481 daerah, yang terdiri atas 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.
Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Usai dilantik di Istana Kepresidenan, keduanya pun melangkah ke Balaikota Jakarta. Baik Mas Pram maupun Bang Doel, sapaan keduanya belakangan waktu terakhir, kompak mengenakan busana serba putih, tiba di balaikota sekitar pukul 12.15 WIB.
Pramono ditemani sang istri Endang Nugrahani, sementara Rano ditemani Dewi Indriati, disambut puluhan warga Jakarta di balaikota dengan suasana Betawi.
Arak-arakan kembang kelapa, lantunan tanjidor, marawis, hingga tradisi palang pintu, menyemarakkan penyambutan pasangan pemimpin itu.
“Kita doain gubernur dan wakil gubernur agar menjabat dengan sukses dan amanah,” kata para jawara, mengakhiri tradisi palang pintu dan membolehkan Pram-Doel beserta rombongan melangkah masuk ke pendopo Balaikota Jakarta.
Di pendopo, para tokoh agama sudah menanti dan mengalungkan sorban kepada Pram-Doel. Selain tokoh agama, Gubernur Jakarta periode sebelumnya juga ikut menyambut, antara lain Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan, serta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
Setelah itu, berlangsung prosesi serah terima jabatan diikuti prosesi melepaskan Pj Gubernur DKI, lalu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Di sebelah pendopo, tepatnya di pekarangan balaikota, sebuah panggung besar bertuliskan “Selamat Bekerja Bersama Mas Pram & Bang Doel” berdiri untuk kegiatan pesta rakyat yang dijadwalkan berlangsung sore hari.
Di sana, lagu “Si Doel Anak Betawi” yang menjadi pembuka sinetron berjudul “Si Doel Anak Sekolahan” dilantunkan untuk menghibur masyarakat yang berkunjung ke balaikota. Sebagian mereka mengenakan atribut, baik itu baju atau topi berwarna oranye.
Perpisahan dan titipan
Ada perjumpaan, ada juga perpisahan. Pelepasan Pj Gubernur DKI Teguh Setyabudi menjadi bagian dari rangkaian acara penyambutan Pram-Doel di Balaikota Jakarta.
Teguh mengucapkan selamat atas pelantikan Pram-Doel dan mengatakan, “Selamat bertugas” pada keduanya.
Sementara itu, Pramono menyampaikan rasa terima kasihnya atas kinerja Teguh beserta jajaran selama empat bulan terakhir.
Teguh dinilai berkontribusi pada banyak hal, terutama terkait penyusunan 40 program utama bersama tim transisi untuk 100 hari kerja dirinya dan Bang Doel.
Teguh dan jajaran Pemprov DKI dianggap memberikan kontribusi luar biasa, sehingga peralihan pemerintahan ini berjalan dengan baik.
Dia juga menyampaikan akan memberikan ruang selebar-lebarnya pada masukan dan kritikan dari media, demi membangun pemerintahan yang terbuka. Bagi Pram, kritik adalah vitamin.
Di sisi lain, hadirnya pimpinan baru membawa harapan baru dari rakyatnya. Melalui pantunnya di awal tulisan ini, budayawan Betawi Yahya Andi Saputra menyelipkan harapan pada Mas Pram-Bang Doel, terhitung dilantiknya mereka secara resmi pada 20 Februari 2025 ini.
Harapan Yahya lugas, seperti pantun karyanya. Dia ingin para pemimpin baru Jakarta itu hadir di tengah warga Jakarta, merasakan yang dirasakan warga, menjadi sahabat dalam suka duka serta menjadi bagian dari keluarga besar warga mereka.
Tidak hanya itu, Pram-Doel juga harus menjadi selang atau kabel yang membuka wawasan dan optimistis warga dalam memelihara Kota Jakarta.
Mereka harus menjadi tukang jahit, bukannya tukang robek yang mengutamakan keadilan, kenyamanan, dan transparansi, sehingga jauh dari aroma korupsi.
Pram-Doel pun diharapkan memberikan contoh perilaku baik, bukan semata pencitraan.
Yahya optimistis keduanya mampu mewujudkan harapan itu, mengingat komunikasi mereka dengan masyarakat, khususnya Betawi yang cukup lancar dan baik.
Dia lalu menitipkan pekerjaan rumah bagi Pram-Doel terkait upaya memajukan kebudayaan Betawi, salah satunya dengan memasukkannya dalam materi pembelajaran peserta didik di sekolah.
Bukan hanya tingkat sekolah dasar, tetapi juga hingga menengah atas.
Materi ini harus bersifat wajib, bukan penghibur atau gimik semata. Lalu, khusus untuk materi pada peserta didik tingkat menengah, dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi kreatif.
Dengan begitu, edukasi kebudayaan atau kearifan Betawi dapat sejajar dengan pelajaran lainnya di sekolah. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia.
UU ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa.
Menurut peneliti dari Lembaga Kesenian Betawi (LKB) itu, UU tersebut perlu dijalankan sebagaimana seharusnya di Jakarta. Karena itu, pemerintah perlu lebih peduli dan harus memahami substansi dari UU itu.
Dengan hadirnya pemimpin baru, diharapkan adanya angin segar bagi kebudayaan Betawi.
Di sisi lain, pesan atau pekerjaan rumah lain juga menanti Pram-Doel, termasuk mengenai transportasi perkotaan.
Dalam kampanyenya, Pramono pernah mengungkapkan gagasan untuk mendorong warga Jakarta beralih ke transportasi umum.
Gagasan tersebut kemudian mendapatkan sambutan positif, termasuk dari Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN). Menurut INSTRAN, gagasan ini memiliki dasar hukum yang kuat.
Sejumlah regulasi telah menetapkan target peningkatan penggunaan angkutan umum sebagai bagian dari perencanaan mobilitas kota yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Salah satunya, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 pada Pasal 22 ayat 2 yang menargetkan 60 persen perjalanan penduduk harus menggunakan transportasi umum, dengan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km per jam.
Lalu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek juga menetapkan bahwa pergerakan orang di kawasan perkotaan harus mencapai minimal 60 persen melalui penggunaan angkutan umum.
Selain itu, ada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Jakarta yang mengatur bahwa hanya pemilik atau pengelola lahan parkir yang dapat memiliki kendaraan pribadi, sebagai bagian dari strategi pengendalian jumlah kendaraan di ibu kota.
Dengan dasar regulasi ini, upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum bukan hanya kebijakan yang sah, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan polusi di Jakarta.
Selepas pelantikan ini, tibalah penantian, saatnya Pram-Doel menunjukkan aksi nyata dalam 100 hari ke depan
