Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengungkapkan keputusan harga HIP Biodiesel tersebut berlaku efektif per 1 Oktober 2024.
Hal ini tertuang dalam surat Nomor T-3763/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi pada tanggal 24 September 2024.
“Harga bioetanol bulan Oktober 2024 mengalami penurunan sebanyak Rp 794 apabila dibandingkan dengan September, di mana pada bulan lalu harganya sebesar Rp 14.938 per liter,” ungkap Agus di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Dalam perhitungan besaran harga HIP BBN bioetanol tersebut, menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu:
HIP = (Harga tetes tebu KPB rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 US$/L.
Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Juni – 14 September 2024 yakni sebesar Rp2.489/kg.
Sedangkan nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 Agustus – 14 September 2024, sebesar Rp 15.504 per US$. Dengan demikian, HIP BBN bioetanol periode Oktober dipatok sebesar Rp 14.144 per liter.
Hingga pukul 12:00 WIB, IHSG merosot 0,93% ke posisi 7.571,07. IHSG terkoreksi kembali ke level psikologis 7.500 pada sesi I hari ini.
Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 6,9 triliun dengan melibatkan 16,3 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 837.144 kali. Sebanyak 194 saham menguat, 375 saham melemah dan 218 saham cenderung stagnan.
Secara sektoral, sektor infrastruktur menjadi yang paling parah koreksinya dan membebani IHSG paling besar yakni mencapai 1,63%.
Sementara dari sisi saham, emiten perbankan raksasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi penekan terbesar IHSG di sesi I hari ini yakni mencapai 13,6 indeks poin. Selain itu, saham Prajogo Pangestu yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga menjadi penekan yakni sebesar 13,2 indeks poin.
IHSG berbalik arah ke zona merah setelah kemarin berhasil bangkit dan melesat lebih dari 1%. Tampaknya, IHSG terbebani oleh sentimen global yang cenderung memburuk, terutama terkait dengan kondisi di Timur Tengah yang makin memanas.
Ketidakpastian kembali meningkat setelah Iran kembali menyerang Israel. Konflik bersenjata akan menimbulkan kegalauan di pasar dan para investor akan cenderung memilih aset safe haven ketimbang pasar berisiko seperti saham.
Iran melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal ke Israel pada Selasa kemarin, hanya beberapa jam setelah pejabat Gedung Putih memperingatkan bahwa Teheran “segera” merencanakan serangan.
Beberapa rudal berhasil diintersepsi di langit Yerusalem, namun banyak di antaranya tampak terus melaju ke arah pesisir dan wilayah tengah Israel, disertai suara bom yang meledak di kejauhan.
Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari mengatakan dalam pidato yang disiarkan di televisi bahwa tidak ada laporan cedera di darat saat Iran menembakkan sekitar 200 roket.
Ia menambahkan bahwa tampaknya tidak ada lagi ancaman senjata masuk dari Iran “untuk saat ini” tetapi menambahkan bahwa Israel tetap siap.
Iran telah berjanji akan membalas Israel atas serangkaian serangan terhadap Iran dan milisi yang didukungnya di seluruh Timur Tengah, termasuk Hizbullah.
Tak hanya memanasnya Timur Tengah, Chairman bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell mengisyaratkan pemangkasan suku bunga akan berlanjut sampai akhir tahun juga mempengaruhi pergerakan IHSG
Namun bukan karena pemangkasan lebih lanjut, tetapi jumlah yang akan dipangkas rencananya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar yang sebesar 50 basis points (bps). Powell mengatakan akan memangkas secara bertahap dan tidak akan mencapai 50 bps masing-masing di November dan Desember.
Selain itu, investor asing tampaknya masih terus mengalihkan dananya dari dalam negeri ke China, dipicu upaya pemerintah setempat untuk memperbaiki perlambatan ekonomi dan menghidupkan kembali minat investor terhadap pasar saham dalam jangka panjang.
Langkah-langkah pemerintah China untuk menarik dana ke ekuitas dan mendorong belanja konsumen telah meningkatkan daya tarik valuasi perusahaan-perusahaan China membuat investor memalingkan fokusnya ke pasar saham China.
Melalui Instagram story pribadinya, istri musisi Ikang Fawzi itu tampak membagikan video saat bersama salah satu temannya. Dia juga masih memperlihatkan undangan yang ia terima dari Kedutaan Besar Uzbekistan.
Tidak hanya itu, Marissa juga disebut masih sempat mengajar sebelum meninggal dunia. Hal ini disampaikan manajer Ikang Fawzi, Jojo.
“Kemarin juga masih mengajar,” kata Jojo dalam sambungan telepon dengan detikcom, Rabu (2/10/2024).
Belum diketahui apa penyebab mendiang Marissa Haque meninggal dunia.
Wasiat Marrisa Haque
Politikus yang meninggal pada usia 61 tahun itu ternyata sempat berpesan kepada keluarganya. Dia meminta jika meninggal dunia agar dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Hal ini disampaikan oleh anak bungsu Marissa Haque dan Ikang Fawzi, Chika Fawzi melalui status media sosial Instagram pribadinya.
“Ibuku cuma mau dimakamin di Tanah Kusir. Caranya gimana. Instagram, please do your magic. Mau beri yang terbaik buat ibu,” tulis Chika.
Di unggahan selanjutnya, Chika juga membagikan potret tangan Marissa.
“I love you soooo muchhhh ibuuuuu!!!,” paparnya.
Tidak hanya itu, Chika juga tampak memosting unggahan baru di akun Instagramnya yakni poto polaroid keluarga mereka di samping jenazah sang ibunda.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung mengatakan, sebetulnya dari sisi pasar keuangan memiliki iklim yang positif setelah bank sentral global cenderung menurunkan suku bunga acuannya ke depan. Membuat aliran modal asing akan deras masuk dan nilai tukar rupiah terus menguat.
Namun, ia mengatakan, setidaknya ada tiga risiko utama yang bisa mengganggu iklim positif di sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan, mulai dari konflik hingga perubahan iklim.
“Ke depan di balik perkembangan positif kita tidak bisa lengah,” kata Juda Agung dalam acara peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Risiko atau tantangan pertama yang harus direspons dan diantisipasi ke depan kata Juda Agung adalah cepatnya dinamika ekonomi dan keuangan, termasuk dipengaruhi risiko konflik geopolitik sebagaimana yang kini terjadi di Timur Tengah.
Sebagaimana diketahui, konflik di Timur Tengah kini kian memanas setelah Israel menggempur Lebanon. Iran pun telah menyerang Israel dengan meluncurkan ratusan rudal ke Negeri Zionis itu pada Selasa malam kemarin.
“Kita saksikan dalam hari-hari ini di Timur Tengah yang tentu memiliki implikasi ke ekonomi, baik itu harga minyak, value global supply chain, dan sebagainya, yang tentu ini risiko yang harus kita cermati dan kelola ke depan,” paparnya.
Risiko kedua, kata Juda Agung ialah terkait risiko operasional dari digitalisasi keuangan. Misalnya ancaman siber yang semakin terus terjadi dengan intensitas dan kompleksitas yang meningkat, meningkatnya fraud, hingga risiko operasional dari layanan penyedia teknologi kritikal seperti cloud service provider.
“Sehingga kegagalan di layanan penyedia teknologi kritikal itu bisa menyebar dan membuat risiko sistemik ke sektor keuangan. Kalau terjadi failure di penyedia jasa kritikal ini, kita perlu risk management ke teknologi itu,” kata Juda Agung.
Risiko ketiga atau yang terakhir ia katakan terkait dengan perubahan iklim. Risiko iklim terus mengarah pada risiko transisi yang semakin nyata. Bukan hanya bencana, melainkan juga sebabkan penurunan nilai aset berbasis energi fosil ataupun kesulitan pendanaan akibat aktivitas bisnis yang bersifat cokelat bukan aktivitas hijau.
“Survei World Economic Forum menunjukkan risiko ini menduduki peringkat kedua untuk jangka waktu dua tahun ke depan dan menduduki peringkat pertama sebagai risiko terbesar 10 tahun ke depan,” ujar Juda Agung.
“Oleh karena itu, penting bagi sektor keuangan untuk mitigasi risiko perubahan iklim dalam proses bisnis termasuk sektor keuangan harus bisa mengukur emisi dan kurangi dampak lingkungan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, harga jual LPG 3 kg di wilayah Jabodetabek saat ini terpantau berada di kisaran Rp 22 ribu per tabung.
Namun ternyata, harga asli alias harga keekonomian LPG 3 kg ini bukan lah Rp 22.000 per tabung. Melainkan sudah mencapai Rp 52.500 per tabung. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 30.500 per tabung untuk LPG 3 kg.
Hal ini diketahui dari harga jual LPG non subsidi seperti untuk tabung 12 kg.
Berdasarkan hasil reportase CNBC Indonesia di lapangan, Rabu (02/10/2024), harga LPG non subsidi pada tingkat agen di daerah Tangerang Selatan sudah mencapai Rp 205.000-210.000 per tabung untuk LPG 12 kg, dan Rp 105.000-110.000 per tabung untuk LPG 5,5 kg. Sementara harga LPG 3 kg dibanderol Rp 22.000 per tabung.
Bila mengambil contoh harga tertinggi LPG 12 kg yang dijual yakni Rp 210.000 per tabung, maka rata-rata harga LPG per kg mencapai Rp 17.500. Sedangkan bila dikonversi menjadi LPG 3 kg, maka harga keekonomian LPG 3 kg mencapai Rp 52.500 per tabung.
Hal itu juga sempat disinggung pula oleh Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2019-2024, Eddy Soeparno.
Dia membeberkan, dengan asumsi harga jual LPG 3 kg Rp 20.000 per tabung, nilai subsidi untuk LPG 3 kg saat ini telah mencapai Rp 33 ribu per tabungnya. Artinya, jika LPG 3 kg dijual tanpa subsidi pemerintah, maka harga keekonomian LPG 3 kg bisa mencapai Rp 53-an ribu per tabung.
“Disparitas harga antara LPG 3 kg dengan LPG yang memang bukan subsidi itu besar sekali. LPG 3 kg itu di dalam satu tabung itu terkandung subsidi pemerintah Rp 33 ribu,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, beberapa waktu lalu.
Adapun, Eddy menilai saat ini pengguna LPG 3 kg masih tidak tepat sasaran. Berdasarkan pantauannya, masih banyak restoran, kafe hingga hotel hingga artis yang terdeteksi menggunakan LPG 3 kg.
“Nah kalau sampai kalau kita itu bisa menata LPG 3 kilo gram, saya kira lebih banyak lagi penghematan bisa dilakukan. Karena memang LPG 3 kilogram itu pun penggunaannya tidak tepat sasaran. Dipakai oleh kafe, restoran, hotel, bahkan masyarakat mampu banyak, bahkan waktu itu sudah ada di media sosial artis pun menggunakan ini,” imbuhnya.
Karena itu, pemerintah diminta untuk menekan penggunaan LPG 3 kg disesuaikan dengan yang berhak. Jika itu berjalan, kelak penghematan anggaran yang bisa diraih oleh pemerintah untuk subsidi LPG mencapai Rp 30 triliun per tahun.
“Jadi saya kira itu juga perlu ditata. Tahun ini jumlah subsidi untuk LPG 3 kilo gram itu Rp 93 triliun. Nah kalau itu bisa ditata lebih lanjut lagi, bahkan dikurangi katakan saja 30% saja dikurangi. Itu hampir Rp 30 triliun sendiri,” tandasnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut ada yang aneh dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Batik Tulis Gedog Tuban. Katanya, permohonan IG Batik Tulis asal Jawa Timur itu terkendala karena Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tuban tak kunjung memberikan respons dalam bentuk rekomendasi.
Padahal, lanjut Agus, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) telah aktif dalam melakukan pendampingan, penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis sebagai syarat permohonan pendaftaran IG Batik Tulis Gedog Tuban.
“Ini anehnya. Hingga saat ini indikasi geografis Batik Tulis Gedog Tuban masih belum dapat kami ajukan, karena masih menunggu respon dari pemerintah Kabupaten Tuban. Tanpa adanya usulan atau rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, kami tidak bisa melanjutkan proses dari penunjukan Indikasi Geografis ini,” kata Agus dalam acara peringatan Hari Batik Nasional (HBN) ke-15 Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Oleh sebab itu, Agus mendorong Pemda Tuban memberikan perhatian khusus kepada Batik Tulis Gedog Tuban, sejalan dengan upaya pemerintah dalam melestarikan produk batik lokal.
“Jadi ini kami mohon perhatian ya bagi para Pemda, para Wali Kota ke depan ya dalam usaha kami untuk melestarikan produk-produk batik lokal atau setempat, mohon dukungannya ya, khususnya untuk Pemda Tuban,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana HBN ke-15 Febriana Feramita mengatakan, mulanya Batik Tulis Gedog Tuban direncanakan bisa mendapat pengakuan IG pada hari ini, 2 Oktober 2024 atau bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional.
“Batik Gedog Tuban semula telah mengajukan proposal pengajuan, yang harapan kami dapat diberikan pengakuan IG-nya pada hari ini sebetulnya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, mungkin pengakuan IG (Batik Tulis Gedog Tuban) baru bisa di tahun depan, insya Allah,” kata Febriana.
“Nota Kesepahaman ini memperkuat kolaborasi antara PTBA dengan bank rekanan, serta memberikan manfaat yang saling mendukung dalam kegiatan usaha masing-masing. Selain itu, PTBA berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan DHE SDA demi keberlanjutan dan kemajuan industri sumber daya alam di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional,” kata Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA, Farida Thamrin dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).
Skema pemanfaatan DHE SDA telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI No. 7 Tahun 2023); dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 (PADG BI No. 6 Tahun 2024).
“Dalam pemanfaatan DHE SDA, PTBA akan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,” ujar Farida.
PTBA sebagai perusahaan yang melakukan ekspor batu bara diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30% ke dalam sistem keuangan Indonesia. Penempatan dilakukan dalam bentuk Rekening Khusus atau instrumen keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP No. 36 Tahun 2023). Adapun jangka waktu penempatan paling singkat adalah tiga bulan sejak penerimaan dana DHE SDA.
Dia menegaskan PTBA senantiasa aktif dalam melakukan penempatan DHE SDA dengan posisi penempatan sesuai Laporan Keuangan per Juni 2024 adalah sebesar Rp 1,6 triliun atau ekuivalen dengan US$ 95,8 Juta melalui instrumen keuangan Indonesia yang tersedia di Bank Indonesia maupun bank rekanan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Arief Rachman menyampaikan bahwa skema pemanfaatan DHE SDA dirancang untuk meningkatkan kemampuan kas perusahaan-perusahaan di dalam negeri.
“Kami di Bank Indonesia sangat mendukung inisiatif ini. Kami berupaya untuk terus menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan di dalam negeri yang mematuhi ketentuan DHE SDA agar dapat mengakses dana yang kompetitif di perbankan kita,” ujarnya.
Dia juga mengapresiasi PTBA yang menjadi pionir di Grup MIND ID dalam pemanfaatan DHE SDA. “Selamat kepada PT Bukit Asam Tbk dan rekan-rekan dari Himbara. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain di bawah naungan MIND ID karena ini contoh yang sangat baik,” tuturnya.
Penandatanganan dilakukan oleh Farida Thamrin, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA, Budi Purwanto, EVP Corporate Banking Bank Mandiri, Ditya Maharani, SVP Divisi Corporate Banking BNI, Teguh Tofani, Division Head Energy & Mining Division BRI di Jakarta, Senin (30/9/2024).
Foto: Gubernur Bank Indonesia Periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025 di Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan, seharusnya subsidi energi di Indonesia diberikan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.
“Kita ingin dengan data yang diperbaiki, disempurnakan supaya pada mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka, Bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima. Itu yang akan kita lakukan,” jelas Burhanuddin yang Gubernur Bank Indonesia 2023-2008 dalam acara rakan UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).
Selama ini, kata Burhanuddin, subsidi BBM, LPG dan listrik yang digelontorkan ke masyarakat belum tepat sasaran. Maka itu, pemerintah era Prabowoi akan menyempurnakan subsidi menjadi lebih baik.
Berdasarkan pengamatannya, subsidi energi yang dikeluarkan senilai Rp540 triliun nyatanya belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Misalnya seperti di Solo, Jawa Tengah. Burhanuddin menceritakan subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi bawah bisa mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah.
“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.
Burhanuddin juga menilai masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.
“Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” imbuh Burhanuddin.
Dengan begitu, dia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” tutupnya.
Berkat program pemberdayaan tersebut, BRI berhasil mendapatkan penghargaan untuk Kategori CSR Untuk Negeri pada Kamis (19/9/2024) di Jakarta. Penghargaan CSR Untuk Negeri diberikan kepada perusahaan yang tak hanya berbisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan publik dan lingkungan sosial melalui berbagai program seperti green community, pengolahan sampah dan limbah dan lain-lain.
Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto menjelaskan bahwa melalui Program BRINita, BRI mengambil bagian penting dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum wanita dengan membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Program BRInita saat ini telah diimplementasikan di 21 Lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang sebagian besar pengelolaanya dijalankan oleh kelompok usaha wanita.
“Sasaran dari program ini adalah lokasi padat penduduk dan pemukiman kumuh yang memiliki penggiat lingkungan setempat (local heroes) yang merupakan anggota kelompok (Kelompok Wanita Tani atau PKK atau Ibu-ibu). Program BRINita tidak hanya membangun sarana fisik saja, melainkan juga terdapat pelatihan berkelanjutan yang diharapkan untuk menjaga kelestarian tanaman dan kelangsungan hidup ekosistem sekitar,” ungkap dia dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2024).
Dalam pelaksanaannya, BRI juga melakukan pembinaan bagi anggota kelompok atau penerima manfaat berupa pelatihan pengelolaan urban farming dengan menggandeng tenaga ahli atau instansi terkait serta melakukan monitoring kegiatan urban farming dan melakukan pengembangan hasil urban farming sehingga mampu menambah nilai ekonomis seperti penjualan, pengelolaan, packaging dan pemasaran.
“Kegiatan ini diharapkan dapat mereduksi polusi lingkungan, menambah keasrian, serta mengurangi sampah rumah tangga. Di sisi lain, hal ini sekaligus juga menjadi perwujudan kontribusi positif masyarakat bagi keseimbangan lingkungan,” imbuhnya.
Sejak dijalankan pada tahun 2022, program BRINita telah menjalankan 49 kali pelatihan bagi penerima manfaat, yang terdiri dari pelatihan budidaya hidroponik, perawatan tanaman hias, pembuatan Eco Enzyme, pencegahan dan pengendalian hama tanaman dan pemakaian alat-alat sistem hidroponik.
Tak hanya itu, program ini juga tercatat telah melibatkan 615 jiwa yang terdiri dari kelompok usaha wanita atau ibu-ibu PKK dan tercatat telah melakukan panen sebanyak 348 Kg perikanan seperti ikan lele dan nila mujaer. Program ini juga menghasilkan 3.982 Kg pupuk organik cair vegetatif dan kompos, 80 Kg maggot (ulat) Black Soldier Fly (BSF) yang dibudidayakan oleh anggota kelompok serta menghasilkan 112 jenis tanaman obat-obatan keluarga (Tanaman Toga) seperti kencur, jahe, lengkuas, dan sebagainya.
Aksi demo itu akan dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, kemudian massa akan bergerak ke kawasan DPR RI pada pukul 12.00 WIB. Massa dijadwalkan berkumpul di IRTI-Patung Kuda Indosat.
Dalam keterangan tertulisnya, Said Iqbal mengatakan, dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional kali ini, Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menyatakan sikap terkait Reforma Agraria. Disebutkan, Reforma Agraria justru memperlebar ketimpangan agraria.
Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan, UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) tidak dijadikan sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.
“Demikian juga UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebaliknya, pemerintah mengeluarkan UU yang bertentangan melalui UU Cipta kerja (Omnibus Law) yang isinya bukan saja semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani, dan rakyat,” kata Henry, dikutip dari keterangan tertulis yang sama.
“Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). Serta atas nama perubahan iklim, jutaan hektare (ha) tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon,” tukasnya.
Menurutnya, konflik agraria semakin meningkat karena perampasan tanah rakyat semakin meluas,. Dan konflik agraria yang sudah ada selama ini tidak ada penyelesaian yang luas dan komprehensif.
Dia mengutip data Kemenko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencatat, ada 1.385 kasus pengaduan masyarakat terkait konflik agraria selama 7 tahun terakhir (2016-2023).
“Dari angka tersebut, 70 lokasi telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Sampai dengan Februari 2024, capaian redistribusi tanah dan penyelesaian konflik pada LPRA baru sebanyak 24 LPRA (14.968 bidang/5.133 Ha untuk 11.017 KK). Jadi masih ada 46 LPRA yang belum selesai dan 1.361 lokasi aduan konflik agraria yang mangkrak,” sebutnya.
Tak hanya itu.
Jumlah petani gurem dan rakyat yang tak bertanah semakin meningkat selama 10 tahun terakhir ini.
“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir, dari 14,24 juta pada tahun 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2023,” papar Henry.
Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menambahkan, Reforma Agraria harus diarahkan pada upaya merombak pada struktur penguasaan agraria yang timpang.
“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.
“Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi hak asasi petani baik itu berdasarkan UU Perlindungan Petani No 19 tahun 2013 dan berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas),” tegasnya.
Sementara itu, Said Iqbal mengatakan, pihaknya juga menyerukan agar pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.
“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil. Selain itu, kami juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang berjuang untuk hak-hak mereka,” cetusnya.
“Petani adalah penjaga pangan bangsa ini, dan mereka harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Kami akan terus berjuang agar Reforma Agraria sejati terwujud demi kedaulatan pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Said Iqbal.
