Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan (Warga Berdaya) secara resmi meluncurkan inisiatif LaporIklim, platform yang bertujuan untuk membuka akses dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dampak perubahan iklim di Indonesia.
Chatbot LaporIklim memungkinkan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terdampak, untuk melaporkan secara langsung berbagai fenomena terkait perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan berbagai dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Laporan yang masuk akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
“LaporIklim merupakan salah satu contoh aksi nyata yang digagas oleh generasi muda, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk jurnalis,” kata Ketua Tim Pengelolaan Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Siswanto dalam keterangan, di Jakarta, Selasa.
Menurutnya saat peluncuran LaporIklim, platform ini diharapkan dapat membantu Indonesia menuju masa depan yang lebih aman dari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat.
Selain itu, LaporIklim juga dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, bahkan berkontribusi dalam upaya menahan laju krisis iklim.
Siswanto menyoroti urgensi permasalahan perubahan iklim, baik secara global maupun di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kegagalan dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung akan berdampak serius di masa depan, sehingga aksi nyata sangat diperlukan.
Kepala Tani dan Nelayan Center (TNC) IPB University Hermanu Triwidodo mengatakan pengetahuan global dengan kearifan lokal untuk melakukan adaptasi dan mitigasi sangat penting bagi penanggulangan perubahan iklim.
Saat ini petani telah berinisiatif melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim, salah satunya pendataan fenologi tumbuhan atau siklus hidup hewan dan tumbuhan yang terkait dengan periodisasi iklim.
Hermanu juga menyoroti ketidakadilan peran antara kelompok rentan dengan aktor penyebab perubahan iklim. Petani dan pemuda diminta untuk melakukan mitigasi dengan mengurangi aktivitasnya, sementara pelaku utama penyebab perubahan iklim cukup memberikan carbon tip sebagai ganti rugi.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan bahwa perubahan iklim mengakibatkan banyak ketidakadilan. “Kita mendorong supaya ada lebih banyak lagi pertukaran informasi untuk bisa saling membantu, bisa saling tahu, saling belajar dan saling berbagi,” ujar Nadia.
Karenanya, dia menegaskan perlunya kerja sama dan kolaborasi. Harapannya, LaporIklim bisa membantu masyarakat untuk saling belajar dan menggunakan platform ini untuk tanggap cepat, kemudian menghubungkan ke pihak yang bisa membantu mengatasi solusi di lapangan.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ketentuan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) terkait pemilihan umum (pemilu) maupun UU terkait pilkada.
“Tapi apapun keputusan itu tentu akan menjadi bahan bagi kami nanti untuk menyampaikan kepada Presiden,” ujar Supratman saat ditemui usai acara Serah Terima Jabatan Menkumham di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Menkumham periode 2014-2024 Yasonna Laoly menilai urusan PKPU terkait keputusan MK tentang pilkada merupakan kewenangan KPU. Keputusan itu akan diteruskan dari KPU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian dibahas PKPU-nya.
“Sekarang ini kan keputusannya masih baru, belum kita lihat semua pertimbangan hukum dan lain-lain. Tunggu kita lihat, kita baca dengan pelan-pelan,” ucap Yasonna dalam kesempatan yang sama.
Adapun MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Lewat putusan itu, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.
“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.
Pada perkara tersebut, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusional Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Dalam pasal itu, partai politik yang bisa mengajukan calon hanya yang memiliki kursi di DPRD wilayah tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Karena keberadaan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, maka MK menyatakan harus juga menilai konstitusional yang utuh terhadap Pasal 40 ayat (1).
Dengan demikian, MK memutuskan Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin berjanji akan mengakhiri perang di Jalur Gaza dan membawa pulang para sandera.
“Saya akan terus berupaya membawa pulang para sandera, mengakhiri perang di Gaza, dan membawa perdamaian serta keamanan di Timur Tengah,” ucap Biden di malam pertama Konvensi Nasional Demokratik di Chicago, Illinois.
“Kami bekerja tanpa henti…untuk mencegah perang meluas, untuk menyatukan kembali para sandera dengan keluarganya,” kata Biden.
Biden juga menyatakan akan meningkatkan bantuan kesehatan dan makanan kemanusiaan ke Gaza.
“Untuk mengakhiri penderitaan rakyat sipil Palestina dan pada akhirnya mewujudkan gencatan senjata dan mengakhiri perang ini,” tambah presiden AS itu.
Saat dimulainya konvensi pada Senin pagi, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Chicago .
Pengunjukrasa itu meminta AS mengakhiri dukungan perang Israel di Gaza, dimana lebih dari 40.100 warga Palestina terbunuh.
Saat para delegasi tiba di pusat konvensi, para pengunjuk rasa berjalan melewati pusat kota sambil menyerukan kata-kata “bebaskan, bebaskan Palestina,” beberapa jam sebelum Biden berpidato.
“Para pengunjuk rasa di jalan, mereka benar. Banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa, di kedua pihak,” kata Biden.
Biden juga mengatakan telah menulis perjanjian perdamaian untuk Gaza, seraya menambahkan “Saya mengajukan proposal yang membawa kita lebih dekat untuk melakukan hal tersebut dibandingkan yang telah kita lakukan sejak 7 Oktober.”
Dalam konvensi yang sedang berlangsung, beberapa peserta membentangkan spanduk bertuliskan “Hentikan Mempersenjatai Israel.”
Ketika peserta lainnya melihat spanduk tersebut mereka mulai menyerukan “Kami Cinta Joe.”
Sementara itu di media sosial terlihat seorang pria berusaha merobek spanduk tersebut.
Pekan lalu, usai perundingan gencatan senjata di ibu kota Qatar, Doha, AS, Mesir dan Qatar mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan kepada Israel dan Hamas apa yang mereka sebut sebagai “proposal penghubung” untuk lebih mempersempit “kesenjangan yang tersisa hingga memungkinkan terlaksananya kesepakatan tersebut dengan cepat.”
Di sisi lain, kelompok Palestina Hamas mengatakan pada Minggu bahwa proposal baru tersebut hanya memenuhi “persyaratan Netanyahu dan sejalan dengan Israel dan sekutunya.
Terutama penolakan Netanyahu terhadap gencatan senjata permanen, penarikan sepenuhnya pasukan dari Jalur Gaza, dan keinginannya untuk melanjutkan pendudukan di persimpangan Netzarim (yang memisahkan utara dan selatan Jalur Gaza), penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphi (di selatan).”
Hamas menekankan komitmennya terhadap apa yang disepakati pada 2 Juli.
Biden mengatakan pada Mei bahwa Israel mengajukan kesepakatan tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di wilayah pesisir tersebut.
Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan rekonstruksi Gaza.
Lebanon bisa menghadapi pemadaman listrik total dalam beberapa hari mendatang karena cadangan bahan bakar negara itu habis, kata Raja Ali, mantan penasihat Menteri Energi dan Sumber Daya Air negara tersebut, kepada Sputnik, Jumat.
“Kemungkinan pemadaman listrik terjadi setiap hari. Ini bukan pertama kalinya, karena jaringan listrik Lebanon sangat rapuh dan permintaan tinggi,” kata Ali.
Dia menjelaskan bahwa hanya dua pembangkit listrik di Lebanon – Deir Ammar dan Zahrani – yang kini beroperasi, dengan menyediakan hingga 70 persen listrik di negara tersebut.
Kedua pembangkit itu menggunakan bahan bakar diesel, tetapi Lebanon telah kehabisan cadangannya, katanya.
Ali menambahkan bahwa di banyak daerah, termasuk sebagian ibu kota, listrik yang disuplai pemerintah dibatasi hanya dua hingga tiga jam per hari.
“Saat ini hanya pembangkit listrik Zahrani yang berfungsi, artinya besok mungkin tidak ada listrik yang disuplai negara sama sekali,” ungkap Ali.
Dia juga mengingatkan bahwa Kementerian Energi Lebanon telah mencapai kesepakatan dengan Irak untuk memasok negara itu dengan 1 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Minyak mentah ini diolah oleh pihak ketiga menjadi bahan bakar diesel untuk Lebanon.
Namun, Kementerian Energi Lebanon telah gagal membayar Irak untuk minyak mentah tersebut, sehingga menyebabkan penghentian pasokan. Mulai Desember lalu, perusahaan energi Lebanon seharusnya mulai menanggung biaya-biaya ini.
Sebagai tindakan sementara, Ali menyebutkan pembangkit listrik mungkin akan dipasok dari cadangan bahan bakar tentara – sekitar 5.000 ton – atau melalui pembelian pembangkit listrik terapung.
Namun, masih belum jelas berapa banyak dari total kebutuhan energi negara yang dapat dipenuhi, lanjutnya.
Menanggapi ancaman Israel yang akan mengebom pembangkit listrik yang tersisa di Lebanon jika terjadi operasi militer skala besar, Ali menunjukkan bahwa ancaman ini tidak berdampak sebesar yang terlihat, mengingat warga Lebanon telah mengandalkan sumber energi alternatif selama 18 hingga 22 jam sehari, tergantung wilayahnya, selama beberapa tahun.
“Aspek teknis adalah yang paling mudah untuk diselesaikan. Memulihkan pasokan listrik 24 jam tidak akan memakan waktu lama jika ada kemauan politik dan pengambilan keputusan. Namun, kita menghadapi tingginya tingkat korupsi dalam struktur kekuasaan Lebanon,” ujar Ali saat ditanya mengenai hambatan dalam mengatasi krisis energi negara tersebut.
Mantan penasihat tersebut juga mendesak pihak berwenang Lebanon untuk mempertimbangkan kerja sama dengan Rusia.
“Rusia dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam bidang ini. Mereka memiliki teknologi energi yang maju dan proyek-proyek inovatif. Itu semua tergantung pada kemauan dan keputusan kepemimpinan (Lebanon),” paparnya.
Krisis listrik di Lebanon masih belum terselesaikan sejak berakhirnya perang saudara pada awal 1990-an. Sebelum krisis ekonomi terjadi pada Oktober 2019, listrik negara telah disalurkan ke warga di berbagai kota dan daerah selama 12 hingga 18 jam sehari.
Setelah krisis dimulai, jumlah pasokan tersebut turun menjadi dua hingga delapan jam setiap hari.
Ketika negara kehabisan cadangan bahan bakar, Lebanon dapat mengalami pemadaman total yang berlangsung hingga selama beberapa pekan. Dalam kondisi tersebut, genset diesel menjadi sumber energi alternatif, dengan para pemilik alat tersebut telah lama berupaya melobi untuk menghambat penuntasan krisis energi guna melindungi kepentingan bisnis mereka.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang, Banten, mengajak masyarakat pada momen HUT Kemerdekaan RI untuk berkunjung ke Museum Juang Taruna di TMP Taruna, karena memiliki dokumentasi sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan.
Kepala Disbudpar Kota Tangerang Rizal Ridolloh di Tangerang, Sabtu, mengatakan TMP Taruna menjadi salah satu tempat yang cocok dikunjungi sebagai destinasi wisata sejarah pada akhir pekan, khususnya pada momen perayaan kemerdekaan RI.
TMP Taruna merupakan tempat dikebumikannya 37 tentara Indonesia yang gugur dalam peristiwa Pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946. Pada tanggal yang sama di tahun 2005 momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Bhakti Taruna Akademi Militer.
“Museum Juang TMP Taruna mendokumentasikan sejarah perjuangan para pahlawan, seperti Mayor Daan Mogot dan pejuang kemerdekaan lainnya,” kata Rizal dalam keterangannya
Rizal menambahkan Museum Juang Taruna dibangun sebagai pengingat sejarah para pejuang, terkhusus Akademi Militer Tangerang, yang gugur dalam Pertempuran Lengkong.
TMP Taruna dan Museum Juang Taruna ini dibangun untuk mengenang bagaimana para pejuang saat itu dalam menjalankan misi melucuti senjata pasukan Jepang, di Desa Lengkong, Tangerang Selatan saat ini.
Namun pada proses pelucutan senjata, lanjutnya, terdengar rentetan letusan senjata dari luar yang menjadikan keadaan tidak terkendali dan menewaskan semua perwira hingga akhirnya peristiwa tersebut dikenal sebagai Pertempuran Lengkong.
Museum Juang Taruna berisikan foto-foto sejarah para taruna saat menempuh pendidikan di Akademi Militer Tangerang serta sejarah terjadinya peristiwa Pertempuran Lengkong.
Selain itu terdapat 33 nama taruna beserta tiga perwira yang gugur pada peristiwa tersebut serta satu taruna yang gugur saat dilarikan ke rumah sakit.
“Adapula perpustakaan mini yang memuat buku-buku sejarah peninggalan zaman dahulu di antara deretan foto pahlawan Nusantara,” katanya.
Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI diselenggarakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu.
Upacara ini diikuti secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta.
Pada upacara detik-detik proklamasi 2024 di IKN, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara dan komandan upacara yakni Kolonel Infanteri Nur Wahyudi yang merupakan lulusan Akademi Militer 2001 dengan jabatan Komandan Satuan 81 Kopassus.
Sedangkan pengibaran bendera dilakukan Tim Nusantara Baru yang terdiri dari:
1. Komandan Kelompok (Danpok) 17 : Andre R.O. Kabagaimu (Papua Pegunungan) Asal Sekolah : SMAN 1 Wamena Putra Dari : Bpk. Yohanes Lusius G.B. Kabagaimu & Ibu Junita Roseline N.
2. Pembawa baki : Livenia Evelyn Kurniawan (Kalimantan Timur) Asal Sekolah : SMA Katolik Santo Pransiskus Putra Dari : Bpk. Eddy Kurniawan & Ibu Luana Kalma
3. Pembawa baki cadangan: Lutfiyah Naurasyifa Utoyo (Sulawesi Tenggara) Asal Sekolah : SMAN 1 Kendari Putra Dari : Bpk. Utoyo Harly & Ibu Ribka Diana Linsay Siwi
4. Danpok 8 : Fifandra Ardiansyah Daud (Maluku Utara) Asal Sekolah : SMAN 1 Halbar Putra Dari : Bpk. Endro Sumarsono & Ibu Yulce Serang
5. Penggerek bendera: Try Adyaksa S (Sulawesi Selatan) Asal Sekolah : SMAN 1 Parepare Putra Dari : Bpk. Suriyanto & Ibu Hasmawati
6. Pembentang bendera: Akmal Faiz Ali Khadafi (Jawa Tengah) Asal Sekolah : SMAN 4 Semarang Putra Dari : Bpk. Subhan & Ibu Rikha Astriani
Upacara berlangsung khidmat. Dentuman meriam yang dibunyikan dari sisi kanan Istana Negara IKN, terdengar menggelegar.
Hilirisasi menjadi program prioritas pemerintah Indonesia untuk memajukan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat.
Kebijakan yang dicanangkan pada 2014 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tersebut melarang pelaku usaha khususnya di sektor pengolahan (manufaktur) dan mineral untuk menjual produk mentah ke luar negeri.
Tujuannya, guna meningkatkan nilai tambah perekonomian (Economic Value Added/EVA) dari suatu komoditas dengan menjual produk turunan dari bahan baku utama. Contohnya, pelarangan ekspor bijih nikel, namun mendorong penjualan sel baterai kendaraan listrik yang merupakan hasil pengembangan dari produk tersebut.
Pada Januari-Juni (semester I) 2024, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp181,4 triliun, angka itu merupakan 21,9 persen dari total realisasi investasi pada periode yang sama senilai Rp829,9 triliun.
Apabila dirincikan, realisasi penanaman modal itu diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan mineral (smelter), seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah sebesar Rp114,1 triliun. Selanjutnya, hilirisasi di sektor kehutanan Rp24,5 triliun, sektor pertanian untuk pengolahan minyak kelapa sawit Rp23,6 triliun, petrokimia Rp13,2 triliun, dan baterai kendaraan listrik Rp6 triliun.
Sektor hilirisasi juga tercatat menjadi salah satu penyumbang penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dengan total penyerapan secara kumulatif pada semester I 2024 mencapai 1,2 juta orang.
Tak hanya itu, hilirisasi turut memberikan efek domino bagi perekonomian (multiplier effect) pada lingkungan sekitar, dengan mendorong terciptanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil menengah (IKM) sehingga berdaya saing, serta memacu penguatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan kompetensi.
Menyadari manfaat besar hilirisasi bagi pemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia terus mengupayakan untuk menarik minat investasi dari luar negeri (Foreign Direct Investment/FDI)
Ada dua skema utama yang kini dicanangkan, yaitu insentif fiskal berupa pembebasan atau keringanan pajak (tax holiday and mini tax holiday), serta pemberian Golden Visa.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta peraturan teknis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2020, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan mini tax holiday kepada 18 subsektor industri pengolahan dan minerba dengan tujuan menarik investasi hilirisasi.
Insentif pajak tersebut mencakup 163 bidang usaha atau bisnis, di antaranya industri logam dasar hulu, industri elektronik, manufaktur otomotif, manufaktur kereta api, industri bahan baku farmasi, industri petrokimia, komponen robotik, komponen pesawat udara, industri mesin iradiasi, industri kimia dasar anorganik, ekonomi digital, smelter, industri peralatan pembangkit listrik, serta industri pengolahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Pembebasan atau keringanan pajak itu diberikan untuk skema investasi baru maupun perluasan (ekspansi) dengan persentase untuk tax holiday minimal nilai penanaman modal sebesar Rp500 miliar yang akan diberikan pembebasan pajak penghasilan badan 100 persen selama lima tahun.
Untuk investasi di atas Rp500 miliar dan di bawah Rp1 triliun diberikan pembebasan pajak selama 7 tahun, Rp1-5 triliun 10 tahun, Rp15-30 triliun 15 tahun, serta di atas Rp30 triliun dibebaskan PPh badan 20 tahun. Sedangkan mini tax holiday diberikan dengan skema persentase pembebasan PPh badan sebanyak 50 persen selama 5 tahun untuk investasi sebesar Rp100-500 miliar.
Kementerian Investasi memproyeksikan melalui insentif pajak yang merupakan ‘pemanis’ bagi para investor ini bisa menarik realisasi investasi sebanyak 618 miliar dolar AS hingga tahun 2040, meningkatkan transaksi ekspor sebesar 857,9 miliar dolar AS, memberikan kontribusi terhadap pemajuan produk domestik bruto (PDB) sebesar 235,9 miliar dolar AS, serta menyerap tenaga kerja lebih dari 3 juta orang.
Salah satu bukti dari peningkatan investasi melalui pemberian insentif pajak yakni terbentuknya konsorsium hilirisasi baterai kendaraan listrik antara perusahaan asing LG Energy Solution, CATL, Foxconn, INBC, BASF, Ford, dan Volkswagen, dengan total penanaman modal dalam ekosistem terintegrasi tersebut mencapai 42 miliar dolar AS atau setara Rp630 triliun.
Guna mengakselerasi investasi hilirisasi, pemerintah tak hanya memberikan pemanis berupa pembebasan pajak saja, tetapi juga menyiapkan “karpet merah” bagi para investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia dengan memberikan “Golden Visa”.
Izin tinggal atau berpergian eksklusif yang telah resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing, dengan ketentuan untuk investor perorangan yang hendak mendirikan perusahaan di Indonesia harus berinvestasi minimal 2,5 juta dolar AS, atau 5 juta dolar AS, dengan masing-masing izin tinggal selama 5 dan 10 tahun.
Sedangkan bagi pimpinan perusahaan asing yang membentuk perusahaan di dalam negeri, serta mengajukan Golden Visa selama 5 tahun, mesti melakukan investasi sebesar 25 juta dolar AS, sementara untuk izin tinggal 10 tahun, nilai penanaman modal yang mesti diberikan yakni sebesar 50 juta dolar AS.
Sasaran dari program ini yakni untuk menarik investor asing dari 10 negara potensial, antara lain Singapura, Jepang, China, Korea, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Emirat Arab (UEA), mengingat 10 negara tersebut menjadi penyumbang foreign direct investment yang tinggi pada tahun 2023.
Nantinya investasi yang masuk ke Indonesia akan diprioritaskan untuk mengisi kekosongan dalam “pohon industri” yang sudah disiapkan, sehingga pemajuan ekonomi melalui hilirisasi bisa dirasakan secara optimal. Pohon industri dapat diartikan sebagai hasil produk dari suatu komoditas yang disajikan dalam bentuk bagan, gambar, atau diagram.
Seperti pohon industri di sektor tembaga dan pengolahan hutan yang dalam pengelolaannya bisa dimanfaatkan oleh sektor lain, yakni untuk industri elektronika, otomotif, industri biomedis, industri kimia, industri militer, serta diversifikasi kerajinan.
Pada awal peluncuran Golden Visa, kebijakan ini langsung berhasil menggaet investor asing sebanyak 300 orang, dengan total investasi sebesar Rp2 triliun. Pemerintah menyatakan dari nilai penanaman modal tersebut ditujukan untuk sektor industri dirgantara, serta pembangunan smelter hilirisasi.
Melalui dua skema itu diharapkan bisa mendorong terciptanya ekosistem investasi hilirisasi berkelanjutan yang bisa meningkatkan kontribusi sektor pengolahan di atas 25 persen, serta menaikkan pendapatan per kapita masyarakat di atas 30 ribu dolar AS, sehingga Visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide pada Jumat (16/8) mengatakan keputusan Israel untuk menghentikan sementara kantor perwakilannya di Palestina bermakna bahwa Tel Aviv tidak mendukung solusi dua negara.
Barth Eide mendesak dunia untuk menegaskan bahwa tidak ada alternatif selain solusi dua negara.
Melalui siaran pers, Elde juga menegaskan bahwa Norwegia terpaksa menutup kantor perwakilannya di Palestina tanpa batas waktu.
Menurutnya, Israel tidak mendukung usulan solusi dua negara dan ingin mengacaukan upaya untuk mencapai solusi tersebut.
Dia kembali menegaskan bahwa Norwegia akan melanjutkan upayanya untuk mencapai solusi dua negara, menyatakan: “Tidak ada alternatif yang efektif selain (solusi dua negara) itu.”
Menlu menggambarkan langkah Israel “ekstrem dan tidak masuk akal”, menekankan bahwa tindakan Israel terhadap Norwegia sebagai respons atas dukungannya terhadap rakyat Palestina, terlebih di pengadilan internasional.
Dia menekankan bahwa dunia harus jelas dan mempertegas bahwa tidak ada alternatif yang efektif selain solusi dua negara.
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio dinyatakan tidak laik untuk mengikuti rangkaian balapan Grand Prix Austria di Sirkuit Red Bull Ring, akhir pekan ini, menyusul kecelakaan (crash) yang menimpanya di sesi latihan pada Jumat (16/8).
Dikutip dari keterangan resmi MotoGP, Sabtu, pembalap yang akrab disapa Diggia itu mengalami kecelakaan di Tikungan 8 dengan sisa waktu 35 menit. Setelah itu, ia tidak melanjutkan rangkaian sesi latihan dan segera dibawa ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan.
Pembalap Italia itu kemudian dilarikan ke rumah sakit setempat setelah didiagnosis mengalami dislokasi bahu kiri.
“Ia mengalami kecelakaan besar dan sayangnya ia tidak laik untuk balapan karena bahunya cedera, dan ia harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata Manajer Tim Pertamina Enduro VR46 Pablo Nieto.
Nieto melanjutkan, Diggia tidak bisa mengantisipasi dengan cepat dan tepat saat terjadi benturan pada kecepatan yang sangat tinggi saat memasuki Tikungan 8.
“Ia tidak fit untuk balapan ini dan tidak akan berada di lintasan besok. Ia harus beristirahat, memulihkan energi, dan menjalani semua perawatan yang diperlukan untuk kembali bekerja sesegera mungkin. Maju terus Fabio!” ujar Nieto.
Di sisi lain, rekan satu timnya, Marco Bezzecchi, mengaku merasa sedih dengan kecelakaan yang menimpa Diggia.
“Saya doakan yang terbaik untuk Fabio. Saya memang tidak melihatnya masuk ke garasi, tapi saya tahu ia ada di rumah sakit dan tidak akan ikut balapan nanti,” kata Bezzecchi.
Mengenai sesi latihan secara keseluruhan, Bezzecchi mengatakan sudah merasakan impresi positif saat berkendara di Sirkuit Red Bull Ring meskipun ia juga sempat terjatuh.
“Saya beruntung karena motornya tidak mengalami kerusakan berat dan saya dapat kembali ke jalur yang benar tepat waktu untuk memanfaatkan sesi sepenuhnya,” kata Bezzecchi.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 176.984 narapidana dan anak binaan dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI.
“Remisi ini bukan sekadar pengurangan hukuman. Remisi ini adalah langkah untuk memberikan kesempatan kepada mereka dalam berkontribusi bagi masyarakat setelah menjalani hukuman,” kata Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Upacara Peringatan HUT Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Sabtu.
Pemberian remisi itu diberikan secara simbolis kepada empat perwakilan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang berasal dari Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat dan Rutan Kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Yasonna mengatakan bahwa dirinya sejak awal memimpin Kemenkumham, memiliki keyakinan bahwa setiap warga binaan memiliki hak atas pengurangan hukuman.
“Itu sebabnya dalam perjuangan panjang beberapa waktu yang lalu, diskriminasi dalam pemberian remisi bukanlah alasan yang tepat,” kata dia.
Ia pun berpesan kepada para penerima remisi agar memanfaatkan ‘kemerdekaan’ ini untuk menjadi pribadi yang berkontribusi bagi masyarakat.
“Tunjukkan kepada bangsa, kepada masyarakat bahwa kamu bukanlah sampah masyarakat. Kamu dapat kembali ke masyarakat dengan berkontribusi dengan baik. Bahwa kamu telah membayar utangmu di dalam jeruji besi. Itu adalah sebuah pelajaran, sebuah pengalaman yang kamu jadikan sebagai lecut untuk mengubah hidupmu dan menjadi orang yang lebih baik ke depannya,” ucapnya.
Diketahui, remisi umum yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi narapidana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Pada tahun 2024, dari 176.984 narapidana yang mendapatkan remisi, sebanyak 172.678 narapidana mendapatkan Remisi Umum I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 3.050 narapidana yang mendapatkan Remisi Umum II (langsung bebas).
Sementara itu, 1.256 anak binaan diusulkan menerima PMPU (Pengurangan Masa Pidana Umum) dengan rincian 1.215 anak mendapatkan PMPU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 41 anak menerima PMPU II (langsung bebas).
Adapun secara wilayah, penerima remisi umum terbanyak adalah Sumatera Utara yang sebanyak 20.346 orang, Jawa Barat sebanyak 16.772 orang, dan Jawa Timur sebanyak 16.274 orang. Sedangkan untuk PMPU, wilayah dengan penerima terbanyak adalah Sumatera Utara sebanyak 126 anak binaan, Jawa Barat sebanyak 119 anak binaan, dan Jawa Tengah serta Sulawesi Tenggara masing-masing sebanyak 74 anak binaan.
Dengan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini, pemerintah menghemat anggaran negara sebesar Rp274.359.090.000 dalam pemberian makan kepada narapidana dan anak binaan.
