Dilansir dari Tech Crunch pada Rabu, kerja sama ini dibentuk setelah produsen iPhone itu menolak rencana kerja sama potensial dengan startup AI asal China DeepSeek dan induk perusahaan TikTok yakni ByteDance.
Diketahui, menurut ketentuan di China, penyediaan layanan AI generatif harus memperoleh persetujuan dari pemerintah sebelum dirilis ke publik. Oleh karena itu, Apple harus mencari mitra lokal untuk menghadirkan fitur AI pada produknya yang dijual di China.
Apple sebelumnya telah berunding dengan Baidu, tetapi perundingan itu menurut rumor mengalami “kemunduran karena masalah teknis, termasuk perselisihan mengenai penggunaan data pengguna iPhone untuk melatih model AI.”
Fitur AI andalan Apple, Apple Intelligence belum meluncur di China kendati negara tersebut merupakan pasar terbesar produk iPhone.
Ketiadaan fitur AI pada iPhone yang dipasarkan di China bisa membuat Apple menghadapi konsekuensi penurunan pangsa di pasar ponsel pintar terbesar di dunia itu.
CEO Apple Tim Cook mengungkapkan, hadirnya Apple Intelligence kurang mendobrak penjualan di negara tersebut yang baru-baru mengalami penurunan 11 persen.
Produk mereka masih harus bersaing dengan jenama lokal seperti Huawei yang terus berupaya menyaingi popularitas Apple.
Sementara itu, Apple segera meluncurkan iPhone SE generasi keempat di mana perangkat tersebut memiliki rekam jejak sebagai salah satu pendorong utama penjualan iPhone di China dan India yang masing-masing merupakan pasar terbesar pertama dan kedua iPhone secara global.
Sebelumnya, Apple bekerja sama dengan OpenAI untuk peluncuran Apple Intelligence di Amerika Serikat. Kerja sama itu menghadirkan akses chatbot ChatGPT ke asisten virtual pintar besutan Apple, Siri. Apple juga telah menyatakan bahwa mereka terbuka untuk kemitraan bersama pihak lain, termasuk Google Gemini.
Aktor Angga Yunanda saat menghadiri penayangan perdana film “Dua Hati Biru” di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024).
Industri hiburan Tanah Air kembali dikejutkan dengan kabar bahagia dari pasangan muda, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Tanpa banyak sorotan, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon ternyata telah melangsungkan pernikahan dengan penuh kemewahan dan kebahagiaan.
Kabar bahagia ini terungkap melalui unggahan Angga di akun Instagram pribadinya @ANGGA YUNANDA. Dalam unggahan tersebut, ia membagikan beberapa potret momen pernikhannya bersama Shenina, yang langsung mengejutkan para penggemarnya.
Angga, yang dikenal lewat aktingnya di berbagai film populer, kini memulai babak baru dalam kehidupannya, tidak hanya sebagai aktor, tetapi juga sebagai seorang suami. Sementara itu, Shenina, yang juga berkarier sebagai aktris berbakat, turut menjadi sorotan karena perjalanan cintanya yang penuh keharmonisan dengan Angga.
Lantas bagaimana sosok Angga Yunanda dan perjalanan karier, hingga akhirnya berlabuh di pelaminan? Simak selengkapnya dalam berikut ini, melansir berbagai sumber.
Profil Angga Yunanda
Angga Yunanda adalah salah satu aktor muda berbakat yang sukses mencuri perhatian publik lewat berbagai perannya di film dan sinetron. Lahir dengan nama lengkap Angga Aldi Yunanda pada 16 Mei 2000 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ia dikenal sebagai aktor, model, penyanyi, sekaligus bintang film.
Kariernya di dunia hiburan berkembang pesat, menjadikannya salah satu nama yang diperhitungkan di industri perfilman Indonesia. Sejak memulai debutnya, Angga telah membintangi berbagai film dari beragam genre, mulai dari romantis, horor, hingga drama. Berkat bakat aktingnya yang menonjol, tak heran jika ia menjadi idola banyak remaja di Tanah Air.
Kariernya bermula sebagai model sebelum akhirnya terjun ke dunia akting pada tahun 2015 lewat perannya sebagai Baim dalam sinetron ‘Malu-Malu Kucing’. Namanya semakin dikenal setelah memerankan karakter Erick dalam sinetron ‘Mermaid in Love’ dan sekuelnya, ‘Mermaid in Love 2 Dunia’.
Pada tahun 2017, Angga kembali menarik perhatian publik dengan perannya sebagai Nathan dalam sinetron ‘Nathan & Nadia’ yang beradu akting dengan Cassandra Lee dan Rebecca Klopper.
Di tahun yang sama, ia juga terlibat dalam sinetron ‘Pura-Pura Haji’ sebagai Nata. Selama kariernya, Angga telah membintangi puluhan serial dan film ternama serta meraih berbagai penghargaan di industri hiburan.
Debutnya di layar lebar dimulai pada 2018 melalui film horor ‘Sajen’, di mana ia berperan sebagai Riza Alif Ramadhan. Setahun setelahnya, ia semakin aktif bermain film, tampil dalam ‘Tabu: Mengusik Gerbang Iblis’, ‘Melodylan’, ‘Sunyi’, serta ‘Dua Garis Biru’, yang membawanya masuk dalam nominasi ajang penghargaan bergengsi.
Tak hanya di dunia akting, Angga juga melebarkan sayapnya ke industri musik. Ia merilis single perdananya ‘Di Sini untuk Kamu’ pada 13 Maret 2017. Selain itu, ia juga mengisi lagu tema untuk film Sunyi dengan lagu ‘Kejar’ serta menyanyikan ‘Cinta Hebat’ untuk serial Kisah untuk Geri.
Dengan kerja keras dan bakatnya yang luar biasa, Angga Yunanda terus bersinar dan menjadi salah satu bintang muda yang paling menjanjikan di dunia hiburan Indonesia.
Daftar film layar lebar dan sinetron yang diperankan Angga Yunanda
Sinetron Angga Yunanda
• Malu-Malu Kucing (2015) • Mermaid in Love (2016) • Mermaid in Love (2016) • Mermaid in Love 2 Dunia (2016-2017) • Nathan & Nadia (2017)
• Pura-Pura Haji (2017) • Ramadhan I Miss You (2017) • Cegukan Bikin Kasmaran (2018) • Hari Bubur Nasional (2018) • Dilema Cinta (2018)
• Milyader Kece dengan Kearifan Lokal (2019) • Digombalin Miss Kecambah, Auto Baper (2019) • Sambal Cinta Level 29 “Nendang Pedasnya!” (2019) • Kisah untuk Geri (2021) • Antares (2021)
• Antares Season 2 (2022)
Film layar lebar Angga Yunanda
• Sajen (2018) • Tabu: Mengusik Gerbang Iblis (2018) • Melodylan (2018) • Sunyi (2019) • Dua Garis Biru (2019)
• Habibie & Ainun 3 (2019) • Mariposa (2020) • Di Bawah Umur (2020) • Devil on Top (2021) • The Watcher (2021)
• Cinta Pertama, Kedua & Ketiga (2021) • 12 Cerita Glen (2022) • Mencuri Raden Saleh (2022) • The End of the Endless (2023) • Ketika Berhenti di Sini (2023)
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat membuka acara perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili yang diadakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur yang juga disiarkan langsung melalui YouTube MATAKIN Pusat, Minggu (9/2/2025)
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka memuji dan mengapresiasi kekompakan masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga situasi tetap aman dan damai di berbagai titik saat perayaan Imlek 2025 berlangsung di Indonesia.
Gibran menyampaikan apresiasinya itu di dalam acara Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili tingkat Nasional yang dilangsungkan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII), Jakarta Timur dan juga disiarkan di YouTube MATAKIN Pusat, Minggu.
“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada aparat yang bertugas dan seluruh masyarakat Indonesia sehingga perayaan imlek 2025 dapat berjalan dengan damai dan lancar,” ujar Gibran.
Wapres berharap kekompakan dan kerukunan antarmasyarakat yang memiliki budaya beragam itu bisa berlanjut ke dalam kegiatan di kehidupan sehari-hari sebagai ciri khas dan kekuatan bangsa Indonesia.
Apalagi mengingat tantangan yang tengah terjadi dengan kondisi global yang tidak stabil baik dari sisi ekonomi maupun kondisi politik, maka Gibran berpesan agar masyarakat dapat menjaga nilai gotong royong untuk saling membantu dalam meraih cita-cita bangsa mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Semoga dengan persatuan kerukunan dan toleransi yang terus terjaga, Indonesia mampu terus melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia emas 2045 sesuai visi misi Bapak Presiden kita,” kata Gibran.
Menutup pesannya, Wapres mendoakan setiap masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dalam tahun Ular Kayu yang diperingati dalam Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.
MATAKIN menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili tingkat Nasional mengambil tema “Perilaku Lurus Pemimpin akan Meluruskan Hati Seluruh Rakyat”.
Harapannya tema ini dapat diterima sebagai pesan bagi masyarakat bahwa teladan dan perilaku baik para pemimpin dapat ditiru oleh masyarakat untuk membawa kemakmuran bagi bangsanya Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra oleh DPD Gerindra Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2025).
Dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra oleh DPD Gerindra Kalimantan Selatan, Sabtu, dia mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh disalahgunakan karena Gerindra merupakan alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pahlawan bangsa.
“Kita tidak boleh bersikap sok kuasa, kita semua tidak boleh bersikap ingin menang sendiri. Gerindra tidak boleh jadi bunker pengaman yang melindungi kesalahan dan bukan taksi yang bisa dicarter semaunya,” kata Muzani seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Dengan demikian, dia menekankan bahwa perjuangan Partai Gerindra tidak selesai sampai memenangkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
Kendati demikian, Muzani tetap berterima kasih kepada segenap keluarga besar Partai Gerindra Kalimantan Selatan atas perjuangan memenangkan Prabowo dalam pemilihan presiden.
Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri oleh seluruh pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih se-Kalimantan Selatan.
Setiap pasangan calon terpilih usai dilantik, kata dia, bisa langsung segera pikirkan berbagai cara cepat tunaikan segala bentuk janji pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pasalnya, kata dia, hal itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah pelantikan, yakni dengan cepat mengeluarkan kebijakan sesuai dengan janji pada masa kampanye, seperti penghapusan utang UMKM, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penghematan anggaran.
Menurut dia, kemenangan menjadi tahap awal untuk menunaikan janji-janji kampanye.
“Ini yang dilakukan Pak Prabowo karena saat dilantik sebagai presiden, beliau langsung bekerja melanjutkan pembangunan, mewujudkan kesejahteraan dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan pro rakyat,” ujarnya.
Pada usia yang ke-17, Muzani berdoa agar Partai Gerindra makin disenangi dan diterima rakyat serta Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk wujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera.
Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, sambung dia, Presiden Prabowo telah menekatkan diri dan jabatannya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
“Maka dari itu, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Swt., amin,” ungkap Ketua Maj
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) oleh pemerintah, menyusul adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran di tiap kementerian/lembaga.
“Sebenarnya memang tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Sebab, kata dia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 hanya diterapkan pada sejumlah hal yang dianggap perlu untuk dilakukan efisiensi.
“Karena efisiensi-efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgen untuk dianggarkan,” ujarnya.
Adapun, lanjut dia, gaji ke-13 ASN masuk ke dalam hal urgen yang tak seyogianya dilakukan efisiensi.
“Kalau gaji 13 itu hal yang penting untuk dianggarkan,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 ASN sudah dianggarkan.
“Sudah dianggarkan,” kata Purwadi saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi ASN merupakan hak yang akan tetap dibayarkan.
“Jadi, gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan juga sudah beri pernyataan soal itu,” kata Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO Jakarta, Jumat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 bagi ASN tetap cair. Dia meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji tersebut.
“Insyaallah (cair),” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (6/2).
Presiden melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya anggaran kementerian/lembaga diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.
Kemudian melalui suratnya, Menkeu Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 hingga 90 persen. Dalam surat itu disebutkan bahwa rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI periode 2025-2030
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI periode 2025-2030 melalui Musyawarah IX Korpri Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia pun berterima kasih kepada para anggota yang memilihnya dan berpesan agar seluruh anggota dapat mengutamakan kejujuran dan mempererat kekompakan.
“Ke depan, kita akan bersama-sama berupaya meningkatkan kesejahteraan untuk anggota Korpri. Nanti kita akan bersama-sama melakukan upaya itu,” kata Siti.
Dia mengatakan Korpri menjadi satu-satunya organisasi dan menjadi wadah berhimpunnya seluruh anggota dalam membina dan meningkatkan jiwa korsa. Terlebih lagi, Korpri Setjen MPR RI sempat vakum karena kesibukan para anggotanya.
“Meski pengurus Korprinya sudah tidak ada, dan beberapa pengurus sudah pensiun, tapi Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita masih dapat jalankan dengan baik,” kata dia.
Dia mengatakan bahwa jabatan ketua merupakan amanah atau kepercayaan yang harus dijaga. Amanah tersebut, kata dia, bukanlah hal yang mudah karena membangun Korpri Setjen MPR RI ke arah lebih baik, menjadi harapan bersama.
“Namun, hal itu bisa menjadi ringan jika kita semua bergerak dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesejahteraan, keterbukaan untuk seluruh pegawai,” kata dia.
Sekretaris Jenderal wanita pertama dalam sejarah lembaga MPR itu pun berkomitmen akan bekerja keras dalam mengembalikan kepercayaan dari pegawai MPR terhadap Korpri MPR. Selain itu, ia juga berjanji akan membangkitkan kembali koperasi lebih maju di masa datang demi kesejahteraan karyawan.
Selain koperasi, dia juga akan menggeliatkan kembali Dharma Wanita Persatuan (DWP). Menurutnya, wadah tersebut sangat berpotensi memberdayakan perempuan, baik untuk para pegawai perempuan maupun istri-istri anggota, di mana mereka dapat berkontribusi memberikan aspirasi.
“Kita adalah tim dan di sini saya berharap kepada seluruh pegawai terutama yang dipercayakan sebagai pengurus, untuk saling bergandengan tangan saling mendukung,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penurunan harga tiket pesawat merupakan kebijakan yang prorakyat.
AHY menyoroti kemungkinan penurunan harga tiket angkutan umum seperti yang berhasil diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru lalu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Lebaran.
“Kita harus kerja keras dalam waktu cepat. Waktu itu baru saja kita dilantik tapi sudah langsung masuk ke masa-masa penyiapan Natal dan Tahun Baru dan 10 persen pengurangan harga tiket pesawat. Ini kebijakan yang prorakyat dan berpengaruh positif terhadap pariwisata serta penguatan sektor ekonomi di daerah,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Dengan tren mobilitas masyarakat yang terus meningkat pasca-pandemi, rakor persiapan lebaran ini menjadi penting untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul.
AHY menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat di semua lini guna memastikan kelancaran mudik Lebaran tahun ini.
“Kita yakinkan infrastruktur, jalan, dan semua sarana pendukungnya dalam kondisi prima agar tidak ada hambatan yang berarti,” katanya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kenaikan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi baik udara, kereta api maupun angkutan laut pada Desember 2024 didorong oleh penurunan harga tiket pesawat dan juga potongan harga.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah penumpang angkutan udara, baik domestik maupun internasional, angkutan laut dan kereta api mengalami kenaikan secara bulanan dan tahunan.
Amalia menjelaskan, jumlah keberangkatan penumpang mengalami peningkatan di seluruh moda transportasi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.
Angkutan udara domestik meningkat sebesar 1,76 persen dari 62,56 juta penumpang pada 2023 menjadi 63,69 juta pada 2024. Angkutan udara internasional mengalami kenaikan 21,46 persen dari 15,64 juta penumpang pada 2023, menjadi 19 juta pada 2024.
Sejumlah klub Liga Italia telah merampungkan transfer pemain mereka di mana semua tim papan atas mendatangkan pemain tambahan untuk memperkuat timnya dalam paruh kedua musim ini.
Berdasarkan tranfermarkt, klub milik pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara, Como 1907, menggelontorkan dana terbesar sebesar 49,20 juta Euro (Rp830 miliar).
Como mendatangkan 10 pemain baru, termasuk mengontrak mantan gelandang Tottenham Hotspur Delle Alli yang berstatus bebas transfer sejak dilepas Everton pada 15 April 2025.
Juventus telah mendatangkan empat pemain baru, yaitu Alberto Costa, Lloyd Kelly, Renato Veiga, dan Randal Kolo Muani. Raksasa Serie A itu juga menjual Nicolo Fagioli ke Fiorentina.
Transfer terbesar Liga Italia pada Januari 2025 adalah kepindahan Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli ke PSG dengan biaya transfer 75 juta euro (Rp 1,27 triliun).
Sementara itu, Lecce melepas bek muda Patrick Dorgu ke Manchester United dengan biaya sekitar 37 juta euro (Rp 629 miliar).
AC Milan meminjamkan Alvaro Morata kepada Galatasaray dengan opsi pembelian, dan menggantinya dengan penyerang asal Meksiko Santiago Gimenez dari Feyenoord.
Rossoneri juga meminjam Joao Felix dari Chelsea dan Kyle Walker dari Manchester City, sedangkan AS Roma mengontrak dua bek, Anass Salah-Eddine dari Twente dan Victor Nelson dari Galatasaray, serta mengirim Samuel Dahl ke Benfica.
Namun, Inter Milan hanya mendatangkan satu pemain yaitu Nicola Zalewski, yang dipinjam dari AS Roma.
“Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, telah memperlihatkan arah hukum politik pembentukan undang-undang adalah untuk mengakomodasi prinsip prosecutorial discretion dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Artinya, kejaksaan menjadi memiliki kewenangan yang begitu besar,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Selasa.
Ia menilai Pasal 30B huruf a dalam undang-undang tersebut sangat kontroversial. Ia menilai tidak ada interpretasi otentik terkait ruang lingkup intelijen penegakan hukum.
Menurut dia, kekaburan aturan ini dapat menimbulkan peluang diinterpretasikan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan yang sebenarnya adalah kewenangan kepolisian.
Dia mengatakan hal ini bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional KUHP. Diferensiasi fungsional merupakan salah satu prinsip utama dalam administrasi publik.
“Ketika batas fungsi antara kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik serta kejaksaan sebagai penuntut tidak ditegaskan maka terjadi penyimpangan dari prinsip diferensiasi ini. Akibatnya, alih-alih bekerja secara sinergis, kewenangan kedua lembaga ini justru dapat saling tumpang tindih,” katanya.
Ia berpandangan bahwa pengesahan UU Kejaksaan pada 2021 yang memperluas kewenangan kejaksaan berpotensi menciptakan dualisme kewenangan.
Terlebih lagi, menurut dia, dalam persoalan ini konsep check and balance juga menjadi kunci utama mengakselerasikan mekanisme pengawasan dan pengendalian antar-lembaga yang efektif.
“Jika kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan tidak dipisahkan dengan jelas, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas menjadi sulit dilakukan. Prinsip check and balance menjadi lemah dan celah penyalahgunaan wewenang semakin besar,” paparnya.
Ia mengatakan prinsip proporsionalitas juga menuntut agar kewenangan yang diberikan kepada lembaga penegak hukum digunakan secara seimbang dan tidak berlebihan, sehingga tidak terdapat salah satu lembaga yang over power atau menjadi super body di antara lembaga yang lain.
“Ketika ada tumpang tindih kewenangan, potensi penggunaan kewenangan secara berlebihan akan meningkat, pada akhirnya yang rugi adalah masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di sisi lain, lembaga kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Menurut Prof. Sri Winarsi, ketika fungsi antarlembaga tidak jelas, pelaksanaan pendekatan restoratif menjadi lambat atau bahkan terhambat karena bisa jadi tidak ada pihak yang merasa memiliki kewenangan penuh untuk memfasilitasi proses tersebut.
Dia mengatakan restorative justice dapat terganggu apabila masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara jaksa dan kepolisian. Ia menyatakan bahwa restorative justice sejalan dengan prinsip hukum administrasi, yaitu transparansi dan akuntabilitas.
“Pendekatan ini hanya akan berhasil jika ada kejelasan kewenangan dan pengawasan yang efektif di antara lembaga penegak hukum,” katanya.
Ia mengatakan bahwa tumpang tindih kewenangan ini bukan hanya perihal persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
“Jika masyarakat melihat bahwa aparat penegak hukum saling bersaing daripada bersinergi bersama maka legitimasi hukum akan semakin tergerus. Oleh karena itu, reformasi hukum yang komprehensif mendesak untuk direalisasikan,” ujarnya.
Buruh pelabuhan memuat gas elpiji subsidi 3 kilogram saat pengapalan ke wilayah wilayah terluar kecamatan pulau Aceh di pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (9/11/2024).
Tercatat mulai 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang melarang penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer.
Kini, distribusi elpiji 3 kg hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi yang terdaftar. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sudah mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Kebijakan ini harus diakui menjadi pukulan tersendiri terutama bagi konsumen yang selama ini mengandalkan kemudahan mendapatkan gas melon (elpiji 3 kg) di tingkat pengecer.
Pertanyaannya, apakah sistem ini benar-benar menjadi solusi bagi subsidi tepat sasaran, atau justru memperumit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini, terutama menjelang Ramadhan yang identik dengan lonjakan konsumsi?
Dari sisi pemahaman tentang pemerataan kesejahteraan dan penyaluran subsidi, dapat dilihat ada dua aspek utama yang harus ditelaah dalam kebijakan ini, yaitu efektivitas distribusi subsidi dan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
Dalam teori kebijakan energi, pengurangan rantai distribusi memang bertujuan menghindari kebocoran dan memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang berhak. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini justru dapat menciptakan kesenjangan akses.
Bagi masyarakat perkotaan, mungkin kebijakan ini hanya berdampak pada sedikit perubahan pola pembelian, dari pengecer ke pangkalan.
Namun, bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pangkalan resmi, ini adalah tantangan besar. Banyak rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pelaku UMKM yang mengandalkan elpiji 3 kg untuk kebutuhan harian mereka.
Sebelum kebijakan ini diberlakukan, mereka bisa mendapatkannya dengan mudah di warung-warung kecil sekitar rumah.
Kini, mereka harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk pergi ke pangkalan resmi yang mungkin letaknya jauh. Biaya transportasi ini, jika dikalkulasikan dalam skala bulanan, dapat menjadi beban ekonomi yang tidak kecil. Praktik Percaloan
Menjelang Ramadhan, kebijakan ini menjadi semakin krusial karena permintaan elpiji biasanya meningkat.
Tanpa distribusi yang fleksibel, kemungkinan besar akan terjadi antrean panjang di pangkalan atau bahkan kelangkaan di beberapa wilayah.
Situasi ini dapat mendorong munculnya praktik percaloan baru di tingkat pangkalan, di mana mereka yang memiliki akses lebih mudah ke stok elpiji akan mencari keuntungan dari kesulitan masyarakat lain.
Ini tentu bertentangan dengan tujuan awal kebijakan, yaitu memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari eksploitasi harga di pasar gelap.
Ada anggapan bahwa sistem baru ini secara tidak langsung akan memaksa masyarakat untuk beralih ke elpiji nonsubsidi, seperti tabung 12 kg.
Secara ekonomi, argumen ini masuk akal. Jika masyarakat menghadapi kesulitan mengakses elpiji 3 kg, mereka akan mencari alternatif yang lebih mudah didapat.
Namun, apakah masyarakat kecil yang selama ini menggunakan elpiji 3 kg benar-benar mampu beralih ke elpiji 12 kg yang harganya jauh lebih mahal?
Bagi sebagian keluarga dan pelaku usaha mikro, kenaikan biaya ini bisa menggerus pendapatan mereka yang sudah terbatas.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem distribusi berbasis digital yang lebih terintegrasi.
Kemudahan Akses
Sejauh ini, sistem digitalisasi pembelian elpiji 3 kg menggunakan pencatatan KTP masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya diterapkan secara seragam di semua daerah.
Pemerintah perlu mempercepat sistem ini agar pembelian elpiji subsidi lebih terkontrol tanpa harus memangkas rantai distribusi yang selama ini membantu masyarakat dalam hal kemudahan akses.
Digitalisasi ini dapat dipadukan dengan program subsidi langsung berbasis rekening, seperti yang telah diterapkan dalam bantuan sosial lainnya.
Jika kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi, maka pendekatan yang lebih tepat adalah melalui edukasi dan insentif bertahap untuk mendorong migrasi ke energi alternatif.
Di beberapa negara, skema subsidi berbasis konsumsi energi telah diterapkan, di mana rumah tangga yang menggunakan energi dalam jumlah wajar tetap mendapatkan dukungan, sementara mereka yang konsumsi energinya lebih tinggi harus membayar lebih.
Pendekatan ini lebih adil dibandingkan sekadar mempersulit akses ke barang subsidi tanpa solusi yang jelas.
Keberlanjutan subsidi energi memang menjadi isu yang kompleks. Pemerintah harus mencari keseimbangan antara menjaga keuangan negara dan melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan yang tidak proporsional.
Tanpa mekanisme transisi yang memadai, kebijakan ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru, di mana mereka yang lebih kuat secara ekonomi akan dengan mudah beradaptasi, sementara kelompok masyarakat bawah harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dari perspektif kebijakan energi, yang dibutuhkan bukan hanya pemangkasan rantai distribusi, tetapi juga mekanisme pemantauan yang lebih ketat.
Jika tujuan akhirnya adalah subsidi yang lebih tepat sasaran, maka pendekatannya harus berbasis data yang akurat dan sistem yang tidak membebani masyarakat dalam mengakses hak mereka.
Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menciptakan ketimpangan baru yang dapat menimbulkan efek domino bagi sektor ekonomi yang lebih luas.
