Komisi I DPR RI, akan memanggil pejabat tinggi TNI mulai dari Panglima, Pangdam hingga Komandan Resort Militer (Danrem) 062 Garut, dalam waktu dekat. Pemanggilan ini dalam rangka mengevaluasi insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan, pemanggilan ini juga untuk mengetahui secara lengkap penyebab kejadian yang menewaskan 13 orang tersebut.
“Nanti Kita undang Panglima TNI, Pangdam, Danrem yang bertugas di sana, dan komandan-komandan lapangan,” kata Utut di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Namun Utut belum bisa memastikan kapan pemanggilan itu akan dilaksanakan. Hanya saja, ia memastikan jika pemanggilan itu bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
“Jadi, kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau sudah masa sidang depan kan nanti sudah. Ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi
Prabowo: Indonesia Ikut Rasakan Sakit jika Brunei Dicubit!
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kedekatan emosional dan persaudaraan yang erat antara Indonesia dan Brunei Darussalam saat pidato depan Sultan Hassanal Bolkiah, di Istana Nurul Iman, Rabu (14/5/2025).
Dalam kunjungan kenegaraan perdananya ke Brunei, Prabowo menyampaikan penghormatan mendalam dan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pihak Kerajaan Brunei.
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya memperkuat persahabatan dua bangsa serumpun
Kunjungan kali ini tentunya adalah sangat penting bagi kita. Kedua negara tadi sudah disinggung adalah negara satu rumpun, satu budaya, satu sejarah, satu bahasa, satu agama. Kita bukan merasa tapi kita sungguh-sungguh adalah satu keluarga,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo pun mengungkapkan bahwa dirinya telah sering mengunjungi Brunei sejak lama dan merasa sangat nyaman berada di negara tersebut.
“Saya sudah sering ke negara Brunei Darussalam, sudah cukup lama dan saya juga merasa sangat nyaman di sini. Rasanya ingin lebih lama tinggal di sini tapi tugas sebagai Presiden sangat sibuk. Malam ini pun saya harus di Parlemen Indonesia menyampaikan pidato,” ujarnya.
Namun tidak hanya menyoroti hubungan diplomatik, Prabowo juga menyampaikan apresiasi secara personal kepada Sultan Brunei karena telah hadir langsung dalam acara pelantikannya sebagai Presiden.
“Saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan secara khusus Kepada Yang Mulia Tuanku Sultan Brunei, Terima kasih sebesar-besarnya bahwa Yang Mulia Tuanku hadir langsung secara pribadi pada saat pelantikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rasa hormat dan kehangatannya saat melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Rabu (14/5/2025). Prabowo di depan Sultan Hassanal Bolkiah mengungkapkan kekagumannya terhadap sambutan hangat yang diterimanya.
“Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama Presiden Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penerimaan yang luar biasa diberikan kepada kami hari ini dalam kunjungan kenegaraan kami sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo mengungkapkan kedekatannya dengan Brunei yang sudah terjalin sejak lama yang penuh keakraban. Bahkan, dia merasa nyaman dan ingin berada lebih lama di Brunei.
“Saya sudah sering ke negara Brunei Darussalam, sudah cukup lama dan saya juga merasa sangat nyaman di sini. Rasanya ingin lebih lama tinggal di sini tapi tugas sebagai Presiden sangat sibuk. Malam ini pun saya harus di Parlemen Indonesia menyampaikan pidato,” katanya
Prabowo menegaskan, pentingnya kunjungan ini sebagai bentuk komitmen mempererat hubungan dua negara serumpun yang memiliki kesamaan dalam sejarah, budaya, bahasa, dan agama. Ia menyebut Indonesia dan Brunei bukan hanya sekadar mitra, tapi benar-benar satu keluarga.
Satgas TMMD Kodim 1710/Mimika Berikan Bantuan Kolam dan Bibit Lele
Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Program Unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Satgas TMMD memberikan bantuan berupa kolam ikan dan bibit lele kepada warga di Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (14/5/2025).
Bantuan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam meningkatkan ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kolam ikan yang dibangun tersebut telah diisi dengan ribuan ekor bibit lele siap pelihara.
Letkol Inf M. Slamet Wijaya selaku Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1710/Mimika menyerahkan langsung bantuan tersebut. Dansatgas mengatakan, bantuan ini bertujuan mendorong kemandirian masyarakat melalui sektor perikanan.
“Kami berharap bantuan kolam dan bibit lele ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi warga dan mendorong semangat berwirausaha di bidang budidaya ikan,” ujarnya.
Warga menyambut baik inisiatif dari Satgas TMMD ini. Salah satu kelompok penerima bantuan, Bapak Yohanes Niwinolbak mengaku sangat terbantu dan termotivasi untuk mulai beternak lele.
“Terima kasih kepada TNI yang sudah peduli. Ini menjadi peluang besar bagi kami untuk belajar dan menambah penghasilan keluarga,” ungkapnya.
Kesaksian Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dalam persidangan membuktikan bahwa tidak ada proses kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pasalnya, kini semakin banyak fakta hukum yang terungkap.
Pengadilan Tipikor menghadirkan Rossa Purbo sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait perkara Harun Masiku, pada Jumat 9 Mei 2025. Dalam hal ini, Hasto merupakan terdakwa.
“Hal ini membuka kotak pandora kasus hasto yang selama ini tertutup rapat di ruang gelap. Memang pengadilan sarana membuka proses dan hasil penyidikan sehingga masyarakat bisa paham apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga semakin kemari jalannya sidang semakin banyak fakta terkuak,” kata Yudi kepada Okezone, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Menurut Yudi, apa yang disampaikan oleh Rossa tentu sudah berdasarkan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh KPK ketika dikumpulkan pada saat proses penyelidikan dan penyidikan.
“Keterangan Rossa yang sudah menjadi Fakta persidangan mampu membuktikan bahwa tidak ada kriminalisasi dalam perkara Hasto yang ada adalah Hasto menjadi tersangka dan terdakwa karena perbuatannya sendiri baik kasus suap dan perintangan penyidikan,” ujar Yudi.
Yudi menekankan, kesaksian Rossa juga membuka hal-hal baru terkait dengan perbuatan Firli Bahuri ketika menjabat sebagai saat Ketua KPK.
Oleh karena itu, Yudi menyatakan bahwa isu-isu kriminalisasi dan politisasi semakin tidak relevan dengan banyak fakta persidangan dari saksi yang sudah dihadirkan Jaksa.
Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral meeting dengan empat pimpinan parlemen negara yang tergabung dalam Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Selasa 13 Mei 2025. Puan membahas perdamaian dunia, termasuk dukungan bagi Palestina dalam pertemuan tersebut.
Keempat pimpinan parlemen negara itu meliputi Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair, Ibrahim Boughali; Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain, Ahmed bin Salman Al Musalam; Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman, Khalid Hilal Nasser Al Maawali; hingga Wakil Ketua DPR Republik Ceko, Jan Skopecek.
Puan bersama para pimpinan parlemen yang hadir membahas isu-terkhusus komitmen negara-negara dunia terhadap isu kemanusiaan Palestina.
“Penyelesaian konflik Palestina-Israel menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian kita bersama. Di antaranya, melalui penghentian perang di Gaza dan menjamin akses bantuan kemanusiaan,” ujar Puan dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/5/2025).
Selain dukungan atas kemerdekaan Palestina, Puan juga membahas sejumlah isu, di antaranya terkait perdamaian antar bangsa, hingga stabilitas regional dan global. Bersama Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair, Puan pun mengungkit sejarah Indonesia dan Aljazair yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Presiden Pertama RI, Soekarno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga merdeka pada 1962.
“Hubungan Indonesia dan Aljazair memiliki sejarah yang panjang dan dibangun atas dasar perjuangan bersama dalam dekolonisasi dan solidaritas negara-negara selatan,” sebut Puan.
Menurutnya, langkah yang diambil pihak keluarga Kenzha merupakan hak mereka jika tidak puas dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur.
“Mengenai adanya penilaian dan rasa ketidakpuasan dari PH dan keluarga korban (KEW) atas hasil kinerja maksimal dari penyelidik Polrestro Jaktim tersebut, maka itu menjadi hak mereka untuk melaporkannya kepada pihak Propam Polri,” kata Nicolas dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).
Ia menerangkan, Divpropam Polri akan mendalami dan memeriksa perkara itu. “Apakah penyelidik Polrestro Jaktim sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan SOP yang berlaku atau tidak,” ujar dia.
Pihaknya dalam menangani kasus kematian Kenzha dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami tegaskan di sini bahwa penyelidik Polrestro Jaktim dalam menangani kasus tewasnya KEW dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, kasus tewasnya Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa UKI dihentikan Polres Metro Jakarta Timur lantaran tak ada unsur pidana. Keluarga Kenzha yang keberatan melapor ke Divpropam Polri. Adapun laporan itu diterima Propam Polri dengan nomor SPSP2/001832/IV/2025/BAGYANDUAN.
“Kami melaporkan Kapolres Jakarta Timur, Kasat Serse Polres Jakarta Timur, dan juga penyidik-penyidik perkara yang menangani kasus tewasnya Kenzha diduga di Kampus Universitas Kristen Indonesia di Jakarta Timur yang hingga saat ini tidak jelas penanganannya, dan terkesan sangat tidak profesional,” kata tim kuasa hukum keluarga Kenzha, Manotar Tampubolon, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 25 April 2025.
Manotar menilai, selama penyelidikan terkait kasus tersebut tidak transparan terhadap pihak keluarga. Selain itu, keluarga juga tidak terima bahwa kematian korban lantaran pengaruh alkohol.
“Terlalu gampang mengatakan bahwasannya kematian Kenzha itu adalah akibat dari minuman keras atau alkohol,” ujar dia.
Selain itu, dia menilai ada beberapa saksi kunci yang hingga saat ini belum diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Timur. Padahal, mereka ada di tempat kejadian perkara (TKP) dan melihat kejadian.
“Akan tetapi pihak Polres Jakarta Timur atau penyidik di sana tidak memanggil mereka. Ada apa? Artinya di sana ada indikasi mau mengaburkan perkara, kan seperti itu,” ungkapnya.
Menurutnya, pertemuan hanya melaporkan dan membahas rencana acara halal bihalal para Purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto juga turut dihadiri oleh panitia acara halal bihalal, yaitu Ketua Panitia Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko, Wakil Ketua dan Mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.
“Dirinya menegaskan, dalam pertemuannya di ruang kerja Presiden, panitia hanya memaparkan kapan pelaksanaan, tempatnya dan siapa saja yang diundang dalam acara halal bihalal tersebut,” kata Komaruddin di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/5/2025).
Komaruddin menjelaskan acara halal bihalal akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini. Undangan sejumlah 1.200 orang terdiri dari Purnawirawan TNI-Polri, Keluarga Besar TNI/Polri dan juga akan mengundang Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur, Bupati, Anggota DPR dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
“Kegiatan halal bihalal ini juga sudah sering dilakukan, setelah Hari Raya Idul Fitri. Lain dari halal bihalal tidak ada yang kami bicarakan di sana. Soal pernyataan sikap, dirinya menegaskan tidak akan menyampaikan ulang karena sudah dilakukan sebelumnya yang intinya bahwa semua mengajak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati dan menjaga netralitas,” tegasnya.
Konsolidasi yang dilakukan oleh DPP Partai Perindo bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sulut yang menjadikan Sulut menjadi prioritas dalam konteks pemenangan.
Oleh karena itu kami memberikan bagaimana target, bagaimana strategi, bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan upaya-upaya follow up seperti apa yang harus dilakukan,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum II DPP Partai Perindo.
Konsolidasi menurutnya sengaja dilakukan jauh-jauh hari untuk mempersiapkan berbagai hal untuk membuktikan Partai Perindo siap nantinya sehingga nanti menjelang proses kick off pemilu, sudah siap dengan berbagai aktivitas yang dlakukan sejak awal termasuk dalam konteks bagaimana upaya-upaya pemenangan yang memang distrategikan dan didesain dengan baik.
Konsolidasi yang dilakukan mendapat respon yang positif, anggota legislatif, DPD, DPW dan kader-kader calon anggota legislatif betul-betul antusias mengikuti aktivitas konsolidasi yang dilakukan DPP Partai Perindo.
“Oleh karena itu kita berharap bahwa dengan berbagai target dan strategi yang kita sampaikan kepada mereka mudah-mudahan ini akan menjadi bagian penting yang dilakukan sejak kita sekarang sampai nanti proses pemenangan yang ada,” ujarnya.
Lebih lanjut kata dia Provinsi Sulut ditargetkan mendapat kursi yang cukup signifikan baik di DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten kota.
“Sekarang kita sudah dapat tapi nanti ke depan mendapatkan kursi yang cukup signifikan lagi,” katanya.
Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar upaya ekonomi sesaat, melainkan bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi masa depan keluarga para pengemudi.
“Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver,” ujar Adian dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Adian prihatin terhadap pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol ini.
“Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” tegasnya.
Adian menekankan, perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia.
“Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi masalahnya di mana?” kata Adian, mempertanyakan hambatan yang ada
