KAMPALAMEDICALCHAMBERS

Harga keekonomian Liquefied Petroleum Gas (LPG), khususnya jenis LPG bersubsidi 3 kilo gram (kg) nyatanya tidak sesuai dengan harga jual di pasaran.

Sebagaimana diketahui, harga jual LPG 3 kg di wilayah Jabodetabek saat ini terpantau berada di kisaran Rp 22 ribu per tabung.

Namun ternyata, harga asli alias harga keekonomian LPG 3 kg ini bukan lah Rp 22.000 per tabung. Melainkan sudah mencapai Rp 52.500 per tabung. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 30.500 per tabung untuk LPG 3 kg.

Hal ini diketahui dari harga jual LPG non subsidi seperti untuk tabung 12 kg.

Berdasarkan hasil reportase CNBC Indonesia di lapangan, Rabu (02/10/2024), harga LPG non subsidi pada tingkat agen di daerah Tangerang Selatan sudah mencapai Rp 205.000-210.000 per tabung untuk LPG 12 kg, dan Rp 105.000-110.000 per tabung untuk LPG 5,5 kg. Sementara harga LPG 3 kg dibanderol Rp 22.000 per tabung.

Bila mengambil contoh harga tertinggi LPG 12 kg yang dijual yakni Rp 210.000 per tabung, maka rata-rata harga LPG per kg mencapai Rp 17.500. Sedangkan bila dikonversi menjadi LPG 3 kg, maka harga keekonomian LPG 3 kg mencapai Rp 52.500 per tabung.

Hal itu juga sempat disinggung pula oleh Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2019-2024, Eddy Soeparno.

Dia membeberkan, dengan asumsi harga jual LPG 3 kg Rp 20.000 per tabung, nilai subsidi untuk LPG 3 kg saat ini telah mencapai Rp 33 ribu per tabungnya. Artinya, jika LPG 3 kg dijual tanpa subsidi pemerintah, maka harga keekonomian LPG 3 kg bisa mencapai Rp 53-an ribu per tabung.

“Disparitas harga antara LPG 3 kg dengan LPG yang memang bukan subsidi itu besar sekali. LPG 3 kg itu di dalam satu tabung itu terkandung subsidi pemerintah Rp 33 ribu,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, beberapa waktu lalu.

Adapun, Eddy menilai saat ini pengguna LPG 3 kg masih tidak tepat sasaran. Berdasarkan pantauannya, masih banyak restoran, kafe hingga hotel hingga artis yang terdeteksi menggunakan LPG 3 kg.

“Nah kalau sampai kalau kita itu bisa menata LPG 3 kilo gram, saya kira lebih banyak lagi penghematan bisa dilakukan. Karena memang LPG 3 kilogram itu pun penggunaannya tidak tepat sasaran. Dipakai oleh kafe, restoran, hotel, bahkan masyarakat mampu banyak, bahkan waktu itu sudah ada di media sosial artis pun menggunakan ini,” imbuhnya.

Karena itu, pemerintah diminta untuk menekan penggunaan LPG 3 kg disesuaikan dengan yang berhak. Jika itu berjalan, kelak penghematan anggaran yang bisa diraih oleh pemerintah untuk subsidi LPG mencapai Rp 30 triliun per tahun.

“Jadi saya kira itu juga perlu ditata. Tahun ini jumlah subsidi untuk LPG 3 kilo gram itu Rp 93 triliun. Nah kalau itu bisa ditata lebih lanjut lagi, bahkan dikurangi katakan saja 30% saja dikurangi. Itu hampir Rp 30 triliun sendiri,” tandasnya.

https://push-agency.net/

https://dronetechroofing.com/

https://modernjewishhome.com/

https://pafitanjungbalai.info/

https://heylink.me/KASS138/

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut ada yang aneh dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Batik Tulis Gedog Tuban. Katanya, permohonan IG Batik Tulis asal Jawa Timur itu terkendala karena Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tuban tak kunjung memberikan respons dalam bentuk rekomendasi.

Padahal, lanjut Agus, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) telah aktif dalam melakukan pendampingan, penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis sebagai syarat permohonan pendaftaran IG Batik Tulis Gedog Tuban.

“Ini anehnya. Hingga saat ini indikasi geografis Batik Tulis Gedog Tuban masih belum dapat kami ajukan, karena masih menunggu respon dari pemerintah Kabupaten Tuban. Tanpa adanya usulan atau rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, kami tidak bisa melanjutkan proses dari penunjukan Indikasi Geografis ini,” kata Agus dalam acara peringatan Hari Batik Nasional (HBN) ke-15 Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Oleh sebab itu, Agus mendorong Pemda Tuban memberikan perhatian khusus kepada Batik Tulis Gedog Tuban, sejalan dengan upaya pemerintah dalam melestarikan produk batik lokal.

“Jadi ini kami mohon perhatian ya bagi para Pemda, para Wali Kota ke depan ya dalam usaha kami untuk melestarikan produk-produk batik lokal atau setempat, mohon dukungannya ya, khususnya untuk Pemda Tuban,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana HBN ke-15 Febriana Feramita mengatakan, mulanya Batik Tulis Gedog Tuban direncanakan bisa mendapat pengakuan IG pada hari ini, 2 Oktober 2024 atau bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional.

“Batik Gedog Tuban semula telah mengajukan proposal pengajuan, yang harapan kami dapat diberikan pengakuan IG-nya pada hari ini sebetulnya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, mungkin pengakuan IG (Batik Tulis Gedog Tuban) baru bisa di tahun depan, insya Allah,” kata Febriana.

https://totallycebu.com/

https://boglechandler.com/

https://menes-job.com/

https://lankarani.net/

https://heylink.me/antirungkatclub/

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Fasilitas Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan tiga bank himbara, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

“Nota Kesepahaman ini memperkuat kolaborasi antara PTBA dengan bank rekanan, serta memberikan manfaat yang saling mendukung dalam kegiatan usaha masing-masing. Selain itu, PTBA berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan DHE SDA demi keberlanjutan dan kemajuan industri sumber daya alam di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional,” kata Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA, Farida Thamrin dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).

Skema pemanfaatan DHE SDA telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI No. 7 Tahun 2023); dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 (PADG BI No. 6 Tahun 2024).

“Dalam pemanfaatan DHE SDA, PTBA akan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,” ujar Farida.

PTBA sebagai perusahaan yang melakukan ekspor batu bara diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30% ke dalam sistem keuangan Indonesia. Penempatan dilakukan dalam bentuk Rekening Khusus atau instrumen keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP No. 36 Tahun 2023). Adapun jangka waktu penempatan paling singkat adalah tiga bulan sejak penerimaan dana DHE SDA.

Dia menegaskan PTBA senantiasa aktif dalam melakukan penempatan DHE SDA dengan posisi penempatan sesuai Laporan Keuangan per Juni 2024 adalah sebesar Rp 1,6 triliun atau ekuivalen dengan US$ 95,8 Juta melalui instrumen keuangan Indonesia yang tersedia di Bank Indonesia maupun bank rekanan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Arief Rachman menyampaikan bahwa skema pemanfaatan DHE SDA dirancang untuk meningkatkan kemampuan kas perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

“Kami di Bank Indonesia sangat mendukung inisiatif ini. Kami berupaya untuk terus menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan di dalam negeri yang mematuhi ketentuan DHE SDA agar dapat mengakses dana yang kompetitif di perbankan kita,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi PTBA yang menjadi pionir di Grup MIND ID dalam pemanfaatan DHE SDA. “Selamat kepada PT Bukit Asam Tbk dan rekan-rekan dari Himbara. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain di bawah naungan MIND ID karena ini contoh yang sangat baik,” tuturnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Farida Thamrin, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA, Budi Purwanto, EVP Corporate Banking Bank Mandiri, Ditya Maharani, SVP Divisi Corporate Banking BNI, Teguh Tofani, Division Head Energy & Mining Division BRI di Jakarta, Senin (30/9/2024).

https://huat138.jp.net/

https://jagohuat.shop/

https://terushuat.site/

https://epal-shop.com/

https://heylink.me/KAS138__/

Pemerintahan RI era Prabowo Subianto dikabarkan akan mengubah skema subsidi energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik. Rencananya, subsidi akan diberikan langsung ke orang, bukan lagi barang.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan, seharusnya subsidi energi di Indonesia diberikan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.

“Kita ingin dengan data yang diperbaiki, disempurnakan supaya pada mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka, Bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima. Itu yang akan kita lakukan,” jelas Burhanuddin yang Gubernur Bank Indonesia 2023-2008 dalam acara rakan UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).

Selama ini, kata Burhanuddin, subsidi BBM, LPG dan listrik yang digelontorkan ke masyarakat belum tepat sasaran. Maka itu, pemerintah era Prabowoi akan menyempurnakan subsidi menjadi lebih baik.

Berdasarkan pengamatannya, subsidi energi yang dikeluarkan senilai Rp540 triliun nyatanya belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Misalnya seperti di Solo, Jawa Tengah. Burhanuddin menceritakan subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi bawah bisa mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah.

“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.

Burhanuddin juga menilai masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.

“Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” imbuh Burhanuddin.

Dengan begitu, dia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” tutupnya.

BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Program BRInita (BRI Bertani di Kota).

Berkat program pemberdayaan tersebut, BRI berhasil mendapatkan penghargaan untuk Kategori CSR Untuk Negeri pada Kamis (19/9/2024) di Jakarta. Penghargaan CSR Untuk Negeri diberikan kepada perusahaan yang tak hanya berbisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan publik dan lingkungan sosial melalui berbagai program seperti green community, pengolahan sampah dan limbah dan lain-lain.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto menjelaskan bahwa melalui Program BRINita, BRI mengambil bagian penting dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum wanita dengan membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Program BRInita saat ini telah diimplementasikan di 21 Lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang sebagian besar pengelolaanya dijalankan oleh kelompok usaha wanita.

“Sasaran dari program ini adalah lokasi padat penduduk dan pemukiman kumuh yang memiliki penggiat lingkungan setempat (local heroes) yang merupakan anggota kelompok (Kelompok Wanita Tani atau PKK atau Ibu-ibu). Program BRINita tidak hanya membangun sarana fisik saja, melainkan juga terdapat pelatihan berkelanjutan yang diharapkan untuk menjaga kelestarian tanaman dan kelangsungan hidup ekosistem sekitar,” ungkap dia dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2024).

Dalam pelaksanaannya, BRI juga melakukan pembinaan bagi anggota kelompok atau penerima manfaat berupa pelatihan pengelolaan urban farming dengan menggandeng tenaga ahli atau instansi terkait serta melakukan monitoring kegiatan urban farming dan melakukan pengembangan hasil urban farming sehingga mampu menambah nilai ekonomis seperti penjualan, pengelolaan, packaging dan pemasaran.

“Kegiatan ini diharapkan dapat mereduksi polusi lingkungan, menambah keasrian, serta mengurangi sampah rumah tangga. Di sisi lain, hal ini sekaligus juga menjadi perwujudan kontribusi positif masyarakat bagi keseimbangan lingkungan,” imbuhnya.

Sejak dijalankan pada tahun 2022, program BRINita telah menjalankan 49 kali pelatihan bagi penerima manfaat, yang terdiri dari pelatihan budidaya hidroponik, perawatan tanaman hias, pembuatan Eco Enzyme, pencegahan dan pengendalian hama tanaman dan pemakaian alat-alat sistem hidroponik.

Tak hanya itu, program ini juga tercatat telah melibatkan 615 jiwa yang terdiri dari kelompok usaha wanita atau ibu-ibu PKK dan tercatat telah melakukan panen sebanyak 348 Kg perikanan seperti ikan lele dan nila mujaer. Program ini juga menghasilkan 3.982 Kg pupuk organik cair vegetatif dan kompos, 80 Kg maggot (ulat) Black Soldier Fly (BSF) yang dibudidayakan oleh anggota kelompok serta menghasilkan 112 jenis tanaman obat-obatan keluarga (Tanaman Toga) seperti kencur, jahe, lengkuas, dan sebagainya.

Massa Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) bakal menggelar aksi unjuk rasa besok, bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional ke-64. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan digelar mulai pukul 09.000 WIB, besok Selasa (24//9/2024). 

Aksi demo itu akan dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, kemudian massa akan bergerak ke kawasan DPR RI pada pukul 12.00 WIB. Massa dijadwalkan berkumpul di IRTI-Patung Kuda Indosat. 

Dalam keterangan tertulisnya, Said Iqbal mengatakan, dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional kali ini, Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menyatakan sikap terkait Reforma Agraria. Disebutkan, Reforma Agraria justru memperlebar ketimpangan agraria.

Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan, UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) tidak dijadikan sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

“Demikian juga UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebaliknya, pemerintah mengeluarkan UU yang bertentangan melalui UU Cipta kerja (Omnibus Law) yang isinya bukan saja semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani, dan rakyat,” kata Henry, dikutip dari keterangan tertulis yang sama.

“Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). Serta atas nama perubahan iklim, jutaan hektare (ha) tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon,” tukasnya.

Menurutnya,  konflik agraria semakin meningkat karena perampasan tanah rakyat semakin meluas,. Dan konflik agraria yang sudah ada selama ini tidak ada penyelesaian yang luas dan komprehensif.

Dia mengutip data Kemenko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencatat, ada 1.385 kasus pengaduan masyarakat terkait konflik agraria selama 7 tahun terakhir (2016-2023).

“Dari angka tersebut, 70 lokasi telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Sampai dengan Februari 2024, capaian redistribusi tanah dan penyelesaian konflik pada LPRA baru sebanyak 24 LPRA (14.968 bidang/5.133 Ha untuk 11.017 KK). Jadi masih ada 46 LPRA yang belum selesai dan 1.361 lokasi aduan konflik agraria yang mangkrak,” sebutnya. 

Tak hanya itu.

Jumlah petani gurem dan rakyat yang tak bertanah semakin meningkat selama 10 tahun terakhir ini.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir, dari 14,24 juta pada tahun 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2023,” papar Henry.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menambahkan, Reforma Agraria harus diarahkan pada upaya merombak pada struktur penguasaan agraria yang timpang.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri. 

“Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi hak asasi petani baik itu berdasarkan UU Perlindungan Petani No 19 tahun 2013 dan berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas),” tegasnya.

Sementara itu, Said Iqbal mengatakan, pihaknya juga menyerukan agar pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil. Selain itu, kami juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang berjuang untuk hak-hak mereka,” cetusnya.

“Petani adalah penjaga pangan bangsa ini, dan mereka harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Kami akan terus berjuang agar Reforma Agraria sejati terwujud demi kedaulatan pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Said Iqbal.

kas138

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup hijau pada pada perdagangan Senin (23/9/2024).

IHSG ditutup naik 0,42% ke posisi 7.775,73 dari penutupan Jumat, akhir pekan lalu (20/9/2024). IHSG masih terpantau mempertahankan posisi di atas level psikologis 7.700.

Pada perdagangan hari ini nilai transaksi IHSG mencapai lebih dari Rp12,6 triliun dengan volume sebanyak 28 miliar lembar saham, yang diperdagangkan lebih dari 1,2 juta kali.

Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 284 saham mengalami kenaikan, 283 saham mengalami penurunan, dan 224 saham cenderung stagnan.

Secara sektoral, sektor Basic material dan Finance menjadi penopang utama sebesar 1,67% dan 1,44%. Sedangkan dari sisi perusahaan, penyokong utama berasal dari PT Chandra Asri Pacific Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menyumbang masing-masing sebesar 19,24 dan 14,35 indeks poin.

Perlu dicatat, dua saham tersebut melesat pada saat akhir sesi yang kemudian membuat IHSG ditutup hijau, di mana BBRI berhasil menguat 2,33% ke posisi Rp5.500 per lembar, sementara TPIA naik 8,39% menuju Rp8.725 per lembar.

IHSG juga berhasil menguat meskipun pasar masih merespons dampak dari penghapusan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dari indeks FTSE yang membuat sahamnya mengalami Auto Reject Bawah (ARB) dua hari beruntun dan kehilangan lebih dari Rp500 triliun kapitalisasi pasarnya.

Di sisi lain, sentimen pasar sejauh ini masih mendapatkan gairah positif dari era suku bunga tinggi yang sudah usai. Pasar menanti pemangkasan suku bunga selanjutnya yang akan memicu aliran dana asing kembali ke RI.

Sebelumnya, BI pada pekan lalu telah memutuskan menurunkan suku bunga acuan menjadi 6%. Ini menjadiemangkasan pertama sejak 2021. Selain itu, suku bunga Deposit Facility dipangkas menjadi 5,25% dan Lending Facility menjadi 6,75%.

Penurunan ini menandai perubahan arah kebijakan setelah BI menaikkan suku bunga sebesar 275 basis poin sejak Agustus 2022 hingga April 2024. Di AS, The Fed juga menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,75-5,0%, yang turut mempengaruhi pasar global.

Dari dalam negeri, hari ini ada rilis realisasi belanja APBN. Hingga akhir Agustus 2024, pemerintah telah membelanjakan Rp 1.368,5 triliun atau 55,5% dari total pagu APBN tahun ini.

Angka ini tumbuh 16,9% dibandingkan realisasi tahun lalu. Belanja tersebut terutama digunakan untuk program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta subsidi energi seperti BBM dan listrik. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu serta membiayai sarana pertahanan dan keamanan negara.

kas138

Produk elektronik televisi biasanya dibanderol dengan harga tinggi sehingga orang pun perlu mempertimbangkan untuk membelinya. Namun, dengan belanja di Transmart masyarakat dapat mendapatkan televisi dengan harga yang murah karena diskon yang besar. Sehingga, dapat menghemat pengeluaran.

Salah satu pengunjung Transmart Cilandak, Mirna membeli TV bermerek Samsung 43 inch dengan menghemat hampir Rp 3 juta an. Dari harga awal Rp 7.599.000 menjadi Rp 4.100.000.

“Diskonnya besar. Tadi dari harga Rp 7 jutaan diskon jadi Rp 5,2 juta. Tapi karena pakai kartu kredit jadi diskon lagi jadi Rp 4,1 juta an lah,” ujarnya kepada CNBC Indonesia di Transmart Cilandak, Minggu (22/9).

Sebagai informasi, gebyar promo diskon besar-besaran hingga 50% + 20% hadir kembali di Transmart. Apalagi kalau bukan program Transmart Full Day Sale pada Minggu, 22 September 2024.

Diskon besar-besaran itu berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

Produk yang digeber diskon saat Transmart Full Day Sale di antaranya barang-barang elektronik misalnya TV LED. Untuk pembelian LED TV 50″ UHD SMART berbagai merek seperti LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan harga sale mulai dari RP 3,999,200 dari harga normal Rp 6,049,000.

Sementara untuk LED TV 65″ UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, bisa didapatkan dengan harga sale mulai dari RP 7,239,200 dari harga normal Rp 11,209,000.

Tak hanya itu, diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, sepeda listrik, hingga perlengkapan isi rumah.

Penjualan pabrikan mobil asal Jerman, Volkswagen (VW) tengah menurun. Padahal, Volkswagen pernah menyandang gelar sebagai merek mobil terlaris di dunia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan VW di dalam negeri hanya puluhan unit dalam satu tahun. Wholesales atau penjualan dari pabrikan ke diler selama tujuh bulan awal 2024 hanya 52 unit, turun 68,7% dari tahun lalu yang mencapai 166 unit.

Parahnya lagi, penjualan pada Juli 2024 hanya 2 unit, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang hanya 4 unit. Sedangkan retail sales atau penjualan dari dealer ke konsumen akhir pada sepanjang Januari-Juli 2024 sebanyak 65 unit. Angka ini turun dari periode sama tahun lalu yang mencapai 141 unit. Retail sales VW sendiri di RI pada bulan Juli 2024 hanya 4 unit.

Gonjang-ganjing perusahaan

Perusahaan mengungkapkan kondisi penjualan mobil VW sedang genting, sehingga dibutuhkan langkah-langkah efisiensi.

CEO Volkswagen Group Oliver Blume dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan, perusahaan kemungkinan akan mengambil tindakan restrukturisasi menyeluruh.

“Industri otomotif Eropa berada dalam situasi yang sangat menuntut dan serius,” kata Blume, seperti dilansir CNBC International, Minggu (8/9/2024).

“Lingkungan ekonomi menjadi lebih sulit, dan pesaing baru memasuki pasar Eropa. Selain itu, Jerman khususnya sebagai lokasi manufaktur semakin tertinggal dalam hal daya saing,” imbuhnya.

Akibatnya, perusahaan sekarang harus bertindak tegas dan merek-merek dalam perusahaan tersebut perlu menjalani restrukturisasi.

Dari pernyataan Blume, seperti situasi saat ini mengindikasikan akan ada penutupan pabrik di lokasi produksi kendaraan dan komponen.

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyatakan bahwa pemerintah ingin mendukung dan membantu VW menghindari penutupan pabrik. Namun, pabrikan mobil besar ini harus menyelesaikan sebagian besar masalahnya sendiri.

VW sebelumnya mengumumkan bahwa mereka membutuhkan restrukturisasi besar untuk tetap kompetitif dan sedang mempertimbangkan untuk menutup pabrik di Jerman, langkah pertama yang akan diambil dalam sejarah 87 tahun perusahaan ini.

Pengumuman ini mengejutkan para karyawan dan menambah kekhawatiran tentang masa depan industri otomotif Jerman yang menghadapi tantangan berupa biaya tinggi, persaingan dari China, dan permintaan yang lemah untuk kendaraan listrik (EV).

“Sebagian besar tugas ini harus diselesaikan oleh Volkswagen sendiri,” kata Habeck saat mengunjungi pabrik VW di Emden, barat laut Jerman, Jumat (20/9/2024), dilansir AFP.

Namun, ia menolak untuk mengomentari laporan media yang menyebutkan bahwa ribuan pekerjaan di Volkswagen terancam, dengan alasan ia tidak bisa ikut campur dalam kebijakan perusahaan.

Meskipun demikian, Habeck mengatakan bahwa pemerintah dapat membantu sektor otomotif dengan mengirimkan sinyal pasar yang tepat, meskipun tidak menyebutkan kemungkinan bantuan negara untuk Volkswagen secara spesifik.

Ia menekankan pentingnya upaya meningkatkan permintaan untuk kendaraan listrik, dengan mengatakan bahwa “kendaraan listrik adalah masa depan.”

Penjualan mobil listrik berbaterai di Jerman telah merosot tajam tahun ini setelah pemerintah menghentikan subsidi, memberikan pukulan besar bagi para produsen mobil yang telah berinvestasi besar dalam transisi ke energi terbarukan.

Berlin baru-baru ini memperkenalkan rencana pemotongan pajak untuk kendaraan listrik perusahaan guna meningkatkan permintaan, kata Habeck.

Habeck akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi pada Senin mendatang dengan perwakilan dari industri otomotif dan serikat pekerja untuk membahas tantangan sektor ini.

Sebagai tanda tantangan yang dihadapi produsen mobil, Mercedes-Benz pada Kamis menurunkan proyeksi untuk tahun 2024 karena lemahnya penjualan di pasar utama China. Rival Jerman lainnya, BMW, juga menurunkan perkiraan keuntungannya awal bulan ini, mengutip lemahnya permintaan di China.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang. Pemerintah dan DPR menyepakati total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.160 triliun.

Dari jumlah anggaran itu, tercatat ada sejumlah K/L yang mendapatkan anggaran jumbo, seperti Kementerian Pertahanan dengan Rp 166 triliun dan Kepolisian RI yang mendapatkan Rp 126 triliun.

Selain kementerian dan lembaga dengan anggaran besar, terdapat pula sejumlah lembaga yang mendapatkan anggaran relatif mini. Berikut ini merupakan data 10 lembaga dengan anggaran minim itu.

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Rp 229 miliar

2. Badan Standardisasi Nasional Rp 223 miliar

3. Lembaga Ketahanan Nasional Rp 187 miliar

4. Komisi Yudisial Rp 184 miliar

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp 166 miliar

6. Komisi Nasional HAM Rp 160 miliar

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp 156 miliar

8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp 105 miliar

9. Dewan Ketahanan Nasional Rp 54 miliar

10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp 53 miliar

kadobet