“Dokumen utama No. 1,” yang dirilis pada Minggu, menyatakan bahwa negara itu akan menjaga ketahanan pangannya, dengan menempatkan reformasi, keterbukaan, serta inovasi ilmiah dan teknologi sebagai kekuatan pendorong.
Tiongkok berada pada posisi yang baik untuk menuai panen raya lainnya tahun ini, menyusul rekor panen tertinggi pada tahun 2024, kata Wang Jinchen, pejabat Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, dalam episode terbaru China Economic Roundtable, acara bincang-bincang semua media yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Xinhua.
Produksi pangan Tiongkok mencapai rekor 706,5 juta ton tahun lalu, meningkat 1,6 persen dari tahun 2023 dan “keberhasilan yang diraih dengan susah payah” dalam ketahanan pangan.
Dengan kondisi yang mendukung, termasuk sinar matahari yang melimpah dan suhu yang tinggi, negara ini berada di jalur yang tepat untuk panen gandum yang melimpah tahun ini, menurut Ru Zhengang, seorang profesor di Institut Sains dan Teknologi Henan.
Keamanan biji-bijian telah lama menjadi prioritas utama bagi pemerintah Tiongkok. Dengan kurang dari 10 persen lahan subur di planet ini, Tiongkok memberi makan seperlima dari populasi dunia.
Untuk mencapai tujuannya mencapai swasembada pangan, negara ini akan berupaya untuk meningkatkan hasil panen biji-bijian dan minyak per unit dalam skala besar, memperkuat perlindungannya dan meningkatkan kualitas lahan subur, dan meningkatkan kapasitasnya untuk mencegah dan mengurangi bencana pertanian, di antara tugas-tugas lainnya, menurut dokumen tersebut.
Secara khusus, dokumen tersebut menyoroti peran teknologi dalam mempromosikan keamanan pangan, menyerukan pengembangan kekuatan produktif baru yang berkualitas di bidang pertanian mengingat kondisi setempat, serta pengembangan sekelompok perusahaan pertanian berteknologi tinggi terkemuka.
Para pakar di meja bundar memuji kemajuan Tiongkok dalam mengembangkan lahan pertanian berstandar tinggi, yang dicirikan oleh hasil panen yang tinggi, ketahanan bencana yang kuat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan mengatakan bahwa mereka menganggap kemajuan ini sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Pada akhir tahun 2024, Tiongkok telah mengembangkan lebih dari 1 miliar mu (sekitar 66,7 juta hektar) lahan pertanian berstandar tinggi dan membangun jaringan irigasi yang membentang sepanjang total lebih dari 10 juta kilometer. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk mempertahankan panen berlimpah Tiongkok yang berturut-turut, kata Jin Wencheng, direktur Pusat Penelitian Ekonomi Pedesaan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan.
Penyu memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, sehingga penting untuk menjaga kelestariannya.
Alfons beserta kelompok masyarakatnya, Pibata, secara rutin berpatroli di pesisir Pulau Warundi, Kecamatan Rumberpon, yang selama ini dikenal sebagai lokasi peneluran penyu.
Dalam patroli tersebut, mereka memantau tanda-tanda aktivitas penyu, seperti sarang, kulit telur, dan jejak di pasir.
Telur-telur penyu yang ditemukan kemudian direlokasi ke tempat penetasan semi alami di Desa Isenebuai. Upaya ini bertujuan untuk menyelamatkan telur-telur tersebut dari gangguan manusia maupun alam.
Pibata merupakan kelompok yang aktif melakukan kegiatan terkait konservasi penyu. Kelompok ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kelestarian penyu.
Menurut Alfons, kelompok ini terbentuk pada 3 Desember 2019 dan dikenal dengan nama Pibata yang berarti penyu.
Pihaknya berkomitmen untuk mengembangbiakkan telur penyu hingga menjadi tukik dalam upaya menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih.
“Setelah menetas, tukik penyu tersebut kami lepas kembali ke habitatnya,” kata Alfons.
Kelompok Pibata yang beranggotakan 39 orang ini juga terlibat aktif mengajak masyarakat di Desa Isenebuai dan desa-desa sekitar untuk melestarikan penyu.
Pengabdian ini berperan penting dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang luasnya kurang lebih 1.453.500 hektare dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah hingga Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Pemerintah telah menetapkan Taman Nasional Teluk Cendrawasih sebagai taman laut terluas di Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8009/Kpts-II/2002.
Optimalisasi pengelolaan kawasan ini tentu saja memerlukan peran aktif masyarakat setempat, khususnya yang berdomisili di dalam dan sekitar kawasan atau daerah penyangga tersebut.
Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) juga memberdayakan sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya Pibata di Desa Isenebuai, Teluk Wondama.
Selama ini, Pibata berperan besar dalam upaya konservasi penyu. Berdasarkan catatan Balai TNTC, pada tahun 2024 lalu, sekitar 343 tukik hasil penetasan semi alami kelompok Pibata telah dilepasliarkan ke alam.
Selain Pibata, ada dua kelompok masyarakat lain di Kabupaten Nabire yang turut terlibat dalam kegiatan konservasi penyu, yakni Kelompok Guraja Indah di Desa Sima dan Kelompok Irantuar di Desa Yeretuar.
“Dua kelompok yang kami bina di Nabire ini sudah terlibat dalam kegiatan konservasi penyu sejak tahun 2024,” terang Kepala Balai TNTC, Supartono.
Ancaman Kepunahan
Konservasi penyu telah menjadi perhatian dunia. Penyu tercantum dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan dalam Lampiran I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
Klasifikasi ini menjadikan segala bentuk pemanfaatan dan perdagangan penyu tunduk pada peraturan yang ketat.
Pemerintah Indonesia menetapkan penyu sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Kepala Balai TNTC juga telah mengeluarkan surat keputusan nomor SK/46/T.6/TU/TEK/1/2024 yang menetapkan penyu sebagai satwa prioritas untuk dikelola.
Enam satwa lainnya, yaitu hiu paus, hiu epaulette, remis, lumba-lumba, dan duyung, juga menjadi prioritas pengelolaan di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih.
Kegiatan konservasi penyu harus dilakukan sebagai program rutin. Oleh karena itu, Tim Balai TNTC secara berkala melakukan pemantauan populasi penyu di seluruh kawasan.
Selain itu, Tim TNTC Center juga turut mengamati karakteristik habitat peneluran penyu kelompok Pibata di Desa Isenebuai.
Pengamatan ini meliputi pemantauan suhu, sarang, dan jenis vegetasi peneduh untuk memastikan proses penetasan telur penyu berjalan sesuai harapan.
Keempat spesies yang teridentifikasi adalah penyu hijau (Chelonia mydas), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu sisik (Eretmochelys imbricate), dan penyu lekang (Lepidochelys olivacea).
“Konservasi penyu memerlukan kontribusi dari masyarakat sekitar,” tegas Supartono.
Ia mencatat, pada tahun 2024 telah dilakukan pelepasan 429 tukik untuk mendongkrak populasi penyu di Taman Nasional Teluk Cendrawasih.
Tukik yang dilepasliarkan tersebut meliputi 263 penyu hijau, 52 penyu lekang, dan 114 penyu sisik.
Pembinaan
TNTC Center telah melaksanakan berbagai strategi pembinaan untuk mendukung tiga kelompok masyarakat di Teluk Wondama dan Nabire dalam mendukung upaya konservasi penyu.
Strategi yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kapasitas masyarakat, sosialisasi pendidikan, penyaluran bantuan dan penghargaan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan TNTC Center.
Selain itu, TNTC Center secara rutin memberikan pendampingan kepada kelompok dan mendorong pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat berbasis konservasi.
Supartono menyatakan bahwa keberlanjutan program pengembangan kelompok masyarakat memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten, desa, sektor swasta, dan perguruan tinggi.
TNTC Center telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan pembuatan lingkungan penetasan telur penyu semi alami dan teknik relokasi telur penyu.
Kader konservasi seperti Pibata dibentuk untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran krusial penyu dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Alfons dan timnya menyambut baik tugas ini karena mereka menyadari peran mereka dalam berkontribusi terhadap konservasi penyu.
“Dengan ikut serta melindungi dan melestarikan penyu, kita juga turut serta melindungi masa depan anak cucu kita,” tegas Alfons.
Ilustrasi – Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) memastikan bahwa kualitas bahan bakar Pertamax di salah satu SPBU di Cibinong
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menyatakan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina sudah melalui program sertifikasi dan diuji oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang beroperasi di bawah Kementerian ESDM.
“Disampaikan bahwa Lemigas sudah melakukan pengecekan secara periodik terhadap kualitas barang (BBM Pertamina) ini. Tidak hanya tahun ini, dari berpuluh-puluh tahun (sudah dicek). Karena itu memang standar umum,” ujar Bambang Haryadi ketika melakukan sidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, Bambang menyampaikan produk BBM Pertamina yang beredar di lapangan sudah melalui proses pengawasan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bambang menjelaskan bahwa proses pengujian produk bahan bakar minyak sudah berlangsung sejak zaman dahulu, sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
Produk yang diuji oleh Lemigas pun bukan hanya BBM yang berasal dari Pertamina. Lemigas juga menguji BBM yang dijual oleh SPBU lainnya seperti Shell, Vivo, maupun BP.
“Jadi sebenarnya barang-barang ini (BBM) sudah diuji, tidak hanya sekarang. Dari dulu ada peraturannya,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menegaskan bahwa skema blending merupakan hal yang biasa terjadi di dunia minyak dan gas bumi. Ia juga mengoreksi bahwa oplosan berbeda dengan blendin
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.
RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.
Kabar tersebut menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.
Atas hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi, yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala dilakukan pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS).
Sidang pengucapan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Keputusan ini telah dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025.
Dalam putusan-nya, MK menetapkan bahwa 24 daerah harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sementara 9 perkara ditolak, 5 tidak dapat diterima, 1 perkara memerlukan rekapitulasi ulang, dan 1 perkara harus melakukan perbaikan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bawaslu diminta untuk melakukan supervisi dan koordinasi dalam pelaksanaan PSU di daerah-daerah yang terdampak. Keputusan ini menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu agar memastikan proses Pilkada berlangsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Berikut ini terdapat daftar lengkap 24 daerah yang wajib menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), 9 perkara ditolak Mk dan 5 perkara PHPU Kada yang dilansir melalui website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Daftar daerah yang wajib menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU)
1. Kabupaten Pasaman – Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
2. Kabupaten Mahakam Ulu – Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Kabupaten Boven Digoel – Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Kabupaten Barito Utara – Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
5. Kabupaten Tasikmalaya – Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
6. Kabupaten Magetan – Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
7. Kabupaten Buru – Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
8. Provinsi Papua – Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
9. Kota Banjarbaru – Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
10. Kabupaten Empat Lawang – Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
11. Kabupaten Bangka Barat – Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
12. Kabupaten Serang – Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
13. Kabupaten Pesawaran – Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
14. Kabupaten Kutai Kartanegara – Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
15. Kota Sabang – Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
16. Kabupaten Kepulauan Talaud – Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
17. Kabupaten Banggai – Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
18. Kabupaten Gorontalo Utara – Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
19. Kabupaten Bungo – Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
20. Kabupaten Bengkulu Selatan – Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
21. Kota Palopo – Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
22. Kabupaten Parigi Moutong – Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
23. Kabupaten Siak – Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
24. Kabupaten Pulau Taliabu – Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025
Daerah dengan perkara yang ditolak oleh MK
1. Kabupaten Pasaman Barat – Perkara No. 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
2. Kabupaten Puncak – Perkara No. 283/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Kabupaten Jeneponto – Perkara No. 232/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Kabupaten Mandailing Natal – Perkara No. 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
5. Kabupaten Berau – Perkara No. 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
6. Provinsi Bangka Belitung – Perkara No. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025
7. Kabupaten Aceh Timur – Perkara No. 44/PHPU.BUP-XXIII/2025
8. Kabupaten Lamandau – Perkara No. 96/PHPU.BUP-XXIII/2025
9. Kabupaten Buton Tengah – Perkara No. 04/PHPU.BUP-XXIII/2025
Perkara PHPU Kada yang tidak dapat diterima oleh MK
1. Kabupaten Mimika – Perkara No. 272/PHPU.BUP-XXIII/2025
2. Kabupaten Halmahera Utara – Perkara No. 93/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Provinsi Papua Pegunungan – Perkara No. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025
4. Kabupaten Belu – Perkara No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025
5. Kabupaten Pamekasan – Perkara No. 183/PHPU.BUP-XXIII/2025
Dengan adanya keputusan ini, Bawaslu bersama KPU akan memastikan seluruh proses PSU dan tahapan pemilu berikutnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan MK ini juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemilu agar memastikan proses Pilkada berlangsung dengan adil dan transparan.
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama Presiden ketujuh Joko Widodo (kedua kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) dan Wapres ke-12 Jusuf Kalla (kanan) meluncurkan secara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). Presiden Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Prabowo, Jokowi dan SBY tekan tombol bersama luncurkan Danantara
Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.
2. Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.
“Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
3. Rano Karno hingga Bambang Pacul datangi rumah Megawati
Wakil Gubernur Jakarta sekaligus Ketua DPP PDIP Rano Karno dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.
Berdasarkan pantauan ANTARA, Rano tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 09.50 WIB, sedangkan Pacul sekira 10.34 WIB. Keduanya kompak mengenakan seragam partai berwarna merah.
Saat ditemui sebelum memasuki kediaman Megawati, Rano dan Pacul tak memberikan pernyataan apa pun.
4. Muzani nilai hubungan Gerindra-PDIP tetap baik terlepas situasi retret
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai hubungan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan tetap baik meskipun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat melarang kepala daerah dari PDIP ikut retret di Magelang.
Retret untuk kepala daerah, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra, digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.
“Saya kira enggak (berpengaruh, red). Saya kira hubungannya baik,” kata Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
5. AHY kembali terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030 dalam Kongres VI Partai Demokrat.
Hal tersebut diputuskan dalam kongres hari pertama yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin.
Dalam kongres tersebut, seluruh anggota DPC dan DPD Partai Demokrat kompak memberikan suara kepada AHY untuk kembali menjadi pemimpin partai yang dibentuk Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Suporter Persela Lamongan memasuki lapangan saat pertandingan Liga 2 antara Persela Lamongan melawan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sport Center, Tuban, Jawa Timur, Selasa (18/2/2024). Pertandingan tersebut dihentikan di menit ke-79 dikarenakan suporter Persela memasuki lapangan dan merusak sejumlah fasilitas stadion
Manajemen klub Liga 2 Persela Lamongan menyatakan akan mengajukan banding atas sanksi yang diberikan Komite Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait kericuhan suporter saat pertandingan melawan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sport Center (TSC), Tuban, Jawa Timur, Selasa (18/2).
“Terkait hasil sidang Komdis PSSI, kami dari manajemen akan mengupayakan untuk banding agar bisa mendapat keringanan hukuman,” kata Manajer Persela Lamongan Fariz Julinar Maurisal saat dikonfirmasi di Lamongan, Minggu.
Fariz meminta peristiwa tersebut dijadikan pelajaran oleh para suporter ke depan agar lebih dewasa sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan tim.
“Suporter harus belajar dari hal ini. Setiap tindakan yang dilarang dalam kompetisi Liga 2 pasti ada hukuman,” katanya.
Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persela berupa larangan menggelar pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah selama satu musim kompetisi 2025/2026 dan dikenai denda sebesar Rp110 juta.
Ketua Komdis PSSI Eko Hendro melalui surat resminya tertanggal 21 Februari 2025 memutuskan bahwa Panitia Penyelenggara (Panpel) Persela dinyatakan melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.
Selain itu juga terjadi perusakan fasilitas stadion dan pembakaran yang menyebabkan pertandingan terhenti. Insiden ini diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup.
PSSI menegaskan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan Pasal 68 huruf (c) jo Pasal 69 ayat 1 dan 2 jo Pasal 70 ayat 1 dan 2 serta lampiran 1 nomor 5 jo Pasal 13 ayat 2 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.
Pihak Persela Lamongan diberikan hak untuk mengajukan banding sesuai dengan Pasal 119 Kode Disiplin PSSI.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau lokasi pengelolaan sampah terpadu di Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (22 Februari 2025)
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menginformasikan bahwa kementeriannya telah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak untuk menjajaki potensi kerja sama pendanaan pengadaan teknologi pengelolaan sampah.
Saat meninjau lokasi pengelolaan sampah terpadu di Cimahi, Jawa Barat, Sabtu, Nurofiq mengatakan, kementeriannya telah membahas kerja sama tersebut dengan perwakilan dari Korea Selatan, Jepang, Denmark, dan terakhir Norwegia.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah membahas dukungan pendanaan pengelolaan sampah di Indonesia dengan United Nations Environment Programme (UNEP).
Salah satu rencana yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan mekanisme nilai ekonomi karbon.
“Kita akan lakukan mekanisme joint crediting, jadi kita bayar lewat kredit karbon. Ini sedang kita kejar, tapi masalahnya (sampah) tidak akan selesai begitu saja,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah dengan teknologi menjadi keniscayaan, di samping pengurangan sampah yang dilakukan di tingkat hulu, yakni di rumah tangga dengan memilah sampah.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran off-taker, atau mereka yang membeli produk akhir dari teknologi pengelolaan sampah, seperti bahan bakar turunan sampah (RDF) dari plastik.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, volume timbulan sampah yang dilaporkan oleh 278 kabupaten dan kota secara nasional mencapai 29,3 juta ton pada tahun 2024.
Pengarah Dinas Kelautan Negara Bagian Terengganu Kapten Maritim Mohd Khairulanuar Abdul Majid, dalam sebuah pernyataan di laman Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia (APMM), yang diakses di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan Pusat Operasi Maritim Negara Bagian Terengganu (PUSOP) menerima informasi dari Grup Keamanan Petronas mengenai insiden instrusi di anjungan minyak tak berpenghuni di ladang minyak Tembikai (CPP TEMBIKAI).
Kejadian itu berlangsung pada posisi 77 mil laut timur Kuala Terengganu pada Rabu (19/2), pukul 13.30 siang waktu Malaysia (pukul 12.30 WIB).
Berdasarkan informasi tersebut, ia mengatakan tim operasi mendeteksi tanda-tanda platform disusupi dan melihat seseorang bersembunyi di ruang pembangkit listrik saat melakukan pemeriksaan rutin.
Guna menindaklanjuti pengaduan tersebut, KM RAWA yang sedang menjalankan tugas Operasi IMAN diatur untuk bergerak ke lokasi tersebut, dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 21.00 untuk segera melakukan pemantauan fisik di area peron.
Karena kondisi gelap dan ombak kuat yang dapat membahayakan personel, ia mengatakan tim pencari bersama kru operasi platform baru dapat menaiki platform pada Kamis (20/2), pukul 11.30 siang.
Kapten Khairulanuar mengatakan pemeriksaan tersebut menemukan bahwa anjungan dalam keadaan berantakan akibat pembongkaran, dengan bekas-bekas kabel yang terputus, tumpukan baterai, wadah makanan, dan perlengkapan yang digunakan, yaitu pemotong kabel, seperangkat kunci pas, dan tali.
Hasil penyelidikan lebih lanjut, anggota Badan Penegakan Maritim Malaysia menemukan tujuh tersangka, WNI berusia antara 25 dan 45 tahun, bersembunyi di ruang saluran udara (ventilasi) anjungan minyak.
Semua tersangka ditangkap dan dipindahkan ke KM RAWA dan dibawa ke Dermaga Maritim Negara Bagian Terengganu untuk diselidiki berdasarkan Pasal 378 KUHP.
Interogasi awal menemukan bahwa semua tersangka dikirim ke platform menggunakan perahu, tetapi melarikan diri segera setelah mereka melihat kehadiran kapal aparat penegak hukum.
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) bersiap untuk mengikuti kirab di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025)
Demikian bunyi pantun karya budayawan Betawi Yahya Andi Saputra menyambut Pramono Anung dan Rano Karno, pemimpin baru Jakarta untuk lima tahun ke depan.
Sang budayawan mewakili sekitar 10,6 juta jiwa penduduk Jakarta lainnya (data Badan Pusat Statistik DKI tahun 2023) yang juga menanti kerja nyata gubernur dan wakil gubernur terpilih itu.
Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) bersama 959 kepala daerah lainnya dalam satu rangkaian prosesi.
Secara keseluruhan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik ini berasal dari 481 daerah, yang terdiri atas 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.
Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Usai dilantik di Istana Kepresidenan, keduanya pun melangkah ke Balaikota Jakarta. Baik Mas Pram maupun Bang Doel, sapaan keduanya belakangan waktu terakhir, kompak mengenakan busana serba putih, tiba di balaikota sekitar pukul 12.15 WIB.
Pramono ditemani sang istri Endang Nugrahani, sementara Rano ditemani Dewi Indriati, disambut puluhan warga Jakarta di balaikota dengan suasana Betawi.
Arak-arakan kembang kelapa, lantunan tanjidor, marawis, hingga tradisi palang pintu, menyemarakkan penyambutan pasangan pemimpin itu.
“Kita doain gubernur dan wakil gubernur agar menjabat dengan sukses dan amanah,” kata para jawara, mengakhiri tradisi palang pintu dan membolehkan Pram-Doel beserta rombongan melangkah masuk ke pendopo Balaikota Jakarta.
Di pendopo, para tokoh agama sudah menanti dan mengalungkan sorban kepada Pram-Doel. Selain tokoh agama, Gubernur Jakarta periode sebelumnya juga ikut menyambut, antara lain Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan, serta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
Setelah itu, berlangsung prosesi serah terima jabatan diikuti prosesi melepaskan Pj Gubernur DKI, lalu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Di sebelah pendopo, tepatnya di pekarangan balaikota, sebuah panggung besar bertuliskan “Selamat Bekerja Bersama Mas Pram & Bang Doel” berdiri untuk kegiatan pesta rakyat yang dijadwalkan berlangsung sore hari.
Di sana, lagu “Si Doel Anak Betawi” yang menjadi pembuka sinetron berjudul “Si Doel Anak Sekolahan” dilantunkan untuk menghibur masyarakat yang berkunjung ke balaikota. Sebagian mereka mengenakan atribut, baik itu baju atau topi berwarna oranye.
Perpisahan dan titipan
Ada perjumpaan, ada juga perpisahan. Pelepasan Pj Gubernur DKI Teguh Setyabudi menjadi bagian dari rangkaian acara penyambutan Pram-Doel di Balaikota Jakarta.
Teguh mengucapkan selamat atas pelantikan Pram-Doel dan mengatakan, “Selamat bertugas” pada keduanya.
Sementara itu, Pramono menyampaikan rasa terima kasihnya atas kinerja Teguh beserta jajaran selama empat bulan terakhir.
Teguh dinilai berkontribusi pada banyak hal, terutama terkait penyusunan 40 program utama bersama tim transisi untuk 100 hari kerja dirinya dan Bang Doel.
Teguh dan jajaran Pemprov DKI dianggap memberikan kontribusi luar biasa, sehingga peralihan pemerintahan ini berjalan dengan baik.
Dia juga menyampaikan akan memberikan ruang selebar-lebarnya pada masukan dan kritikan dari media, demi membangun pemerintahan yang terbuka. Bagi Pram, kritik adalah vitamin.
Di sisi lain, hadirnya pimpinan baru membawa harapan baru dari rakyatnya. Melalui pantunnya di awal tulisan ini, budayawan Betawi Yahya Andi Saputra menyelipkan harapan pada Mas Pram-Bang Doel, terhitung dilantiknya mereka secara resmi pada 20 Februari 2025 ini.
Harapan Yahya lugas, seperti pantun karyanya. Dia ingin para pemimpin baru Jakarta itu hadir di tengah warga Jakarta, merasakan yang dirasakan warga, menjadi sahabat dalam suka duka serta menjadi bagian dari keluarga besar warga mereka.
Tidak hanya itu, Pram-Doel juga harus menjadi selang atau kabel yang membuka wawasan dan optimistis warga dalam memelihara Kota Jakarta.
Mereka harus menjadi tukang jahit, bukannya tukang robek yang mengutamakan keadilan, kenyamanan, dan transparansi, sehingga jauh dari aroma korupsi.
Pram-Doel pun diharapkan memberikan contoh perilaku baik, bukan semata pencitraan.
Yahya optimistis keduanya mampu mewujudkan harapan itu, mengingat komunikasi mereka dengan masyarakat, khususnya Betawi yang cukup lancar dan baik.
Dia lalu menitipkan pekerjaan rumah bagi Pram-Doel terkait upaya memajukan kebudayaan Betawi, salah satunya dengan memasukkannya dalam materi pembelajaran peserta didik di sekolah.
Bukan hanya tingkat sekolah dasar, tetapi juga hingga menengah atas.
Materi ini harus bersifat wajib, bukan penghibur atau gimik semata. Lalu, khusus untuk materi pada peserta didik tingkat menengah, dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi kreatif.
Dengan begitu, edukasi kebudayaan atau kearifan Betawi dapat sejajar dengan pelajaran lainnya di sekolah. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia.
UU ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa.
Menurut peneliti dari Lembaga Kesenian Betawi (LKB) itu, UU tersebut perlu dijalankan sebagaimana seharusnya di Jakarta. Karena itu, pemerintah perlu lebih peduli dan harus memahami substansi dari UU itu.
Dengan hadirnya pemimpin baru, diharapkan adanya angin segar bagi kebudayaan Betawi.
Di sisi lain, pesan atau pekerjaan rumah lain juga menanti Pram-Doel, termasuk mengenai transportasi perkotaan.
Dalam kampanyenya, Pramono pernah mengungkapkan gagasan untuk mendorong warga Jakarta beralih ke transportasi umum.
Gagasan tersebut kemudian mendapatkan sambutan positif, termasuk dari Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN). Menurut INSTRAN, gagasan ini memiliki dasar hukum yang kuat.
Sejumlah regulasi telah menetapkan target peningkatan penggunaan angkutan umum sebagai bagian dari perencanaan mobilitas kota yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Salah satunya, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 pada Pasal 22 ayat 2 yang menargetkan 60 persen perjalanan penduduk harus menggunakan transportasi umum, dengan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km per jam.
Lalu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek juga menetapkan bahwa pergerakan orang di kawasan perkotaan harus mencapai minimal 60 persen melalui penggunaan angkutan umum.
Selain itu, ada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Jakarta yang mengatur bahwa hanya pemilik atau pengelola lahan parkir yang dapat memiliki kendaraan pribadi, sebagai bagian dari strategi pengendalian jumlah kendaraan di ibu kota.
Dengan dasar regulasi ini, upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum bukan hanya kebijakan yang sah, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan polusi di Jakarta.
Selepas pelantikan ini, tibalah penantian, saatnya Pram-Doel menunjukkan aksi nyata dalam 100 hari ke depan
Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) menyematkan tanda pangkat kepada perwakilan kepala daerah terpilih saat pelantikan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut.
Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.
Acara pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia.
Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta.
Para calon kepala daerah awalnya bersiap di DP Monas, untuk selanjutnya masuk ke Kompleks Istana melalui pintu utama diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.
Para calon kepala daerah, yang menggunakan pakaian dinas upacara lengkap berwarna putih, lalu memasuki tenda utama tempat pelantikan berlangsung, yang berlokasi di Lapangan Tengah Istana. Tepat pukul 10.00 WIB Presiden Prabowo tiba di lokasi acara.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, dibacakan Keputusan Presiden RI Nomor 15 P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dan Keputusan Presiden RI Nomor 24 P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2025-2030,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 Dan nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota, Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Selanjutnya, sebanyak enam kepala daerah terpilih, berada di barisan depan sebagai perwakilan enam agama untuk diambil sumpah jabatan.
Keenam perwakilan kepala daerah tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).
Mereka kemudian diambil sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo.
“Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Prabowo, diikuti oleh para kepala daerah terpilih.
Selanjutnya dilakukan prosesi penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo kepada enam kepala daerah tersebut, diikuti penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dan Presiden Prabowo.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
