Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih berharap pemerintah ke depan semakin serius menangani persoalan dan urusan pangan di dalam negeri. Sebab, kata dia, saat ini rakyat masih mengalami kekurangan pangan, kekurangan gizi dan nutrisi.
“Harga pagan juga masih merugikan petani dan merugikan konsumen. Kemudian, impor pangan juga begitu besar hingga menghabiskan devisa negara,” kata Henry kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/8/2024).
“Karenanya, lanjut Henry, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pangan di dalam negeri. Termasuk, masalah ketersediaan lapangan kerja, di dalamnya juga pekerja petani, demi pertumbuhan ekonomi petani dan nasional.
“Dalam hal kebijakan anggaran, untuk pangan dan pertanian harus ditingkatkan. Nggak bisa hanya seperti sekarang ini. Nggak cukup anggaran hanya untuk membangun infrastruktur pertanian,” kata dia.
Dia pun menyampaikan 7 harapan petani dari pemerintahan yang akan datang, yaitu masa kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibrang Rakabuming Raka. Yang akan mulai menggantikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mulai Oktober 2024 nanti.
“Anggaran dari APBN masih minim sekali untuk penyediaan tanah untuk petani. Dalam reforma agraria, masih kecil sekali. Padahal, petani sekarang perlu tanah. Pendistribusian tanah melalui reforma agraria, seharusnya kebijakan anggaran ada menyangkut ini,” tukasnya.
“Kedua, terkait irigasi. Sekarang ini 50% sawah masih sawah tadah hujan. Sehingga diperlukan pembangunan irigasi dan perawatan irigasi. Ini harus masuk dalam fokus kebijakan anggaran pemerintahan ke depan,” sebut Henry.
Selain itu, dia meminta pemerintahan mendatang mendorong penggunaan pupuk organik. Hal ini, kata dia, juga harus mendapat tempat dalam kebijakan anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.
“Keempat, pembangunan koperasi petani. Ini harus masuk dalam kebijakan anggaran. Kemudian, anggaran untuk pembangunan industri pertanian bagi petani. Misalnya, rice milling unit milik petani,” ujar Henry.
Permintaan keenam yang disampaikan Henry adalah terkait impor sapi dan susu yang masih tinggi. Untuk menekan impor tinggi, lanjutnya, harus ada kebijakan anggaran yang membangun peternakan di dalam negeri.
Dan, lanjut Henry, pemerintah terutama harus memiliki kebijakan anggaran untuk pangan.
“Ini menyangkut kedaulatan pangan. Cadangan pangan pemerintah, anggaran untuk membeli gabah produksi petani. Jangan sampai saat panen harga murah sekali, lalu saat tidak musim panen harga pangan melonjak mahal sekali. Karena itu harus ada anggaran yang kuat. Jangan melulu impor,” katanya.
“Juga, terkait program makanan bergizi buat anak sekolah. Kalau toh menggunakan hasil impor atau produksi perusahaan-perusahaan besar, apa gunanya? Karena itu penting anggaran pangan pemerintah,” ucap Henry.
Di kesempatan lain, saat pidato membuka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang digelar hari ini, Jumat (16/8/2024), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut hal senada. Dia menyinggung serbuan impor yang jadi andalan selama ini.
“Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar,” ucap Bambang.
Di saat bersamaan, kata Bambang, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan.
“Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim,” kata Bambang.
Karena itu, ujarnya, untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, perlu menyiapkan strategi besar.
“Untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri,” tegas Bambang.