Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah menjadi sorotan. Menyusul munculnya dualisme kepemimpinan, usai digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9/2024) lalu dan menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum yang baru.
Hasil Munaslub itu menjadi polemik karena dianggap menyalahi ketentuan dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid disebut baru akan menyelesaikan masa kepemimpinannya pada tahun 2026 mendatang.
Dualisme ini dikhawatirkan bisa memicu gangguan terhadap iklim dunia usaha. Apalagi, seperti diketahui, Kadin menaungi organisasi-asosiasi industri yang ada di Indonesia. Termasuk, industri ritel modern.
Menanggapi kondisi yang terjadi di Kadin, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah memilih untuk menunggu hasil akhir dari keputusan pemerintah.
“Kalau dari Hippindo dualisme Kadin ya koordinasi dengan Kadin kami terus jalan untuk acara kami semua, kami kadang beri masukan. Untuk Kadin kami nunggu aja dari pemerintah, paling penting kan pemerintah,” kata Budihardjo kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/9/2024).
Fungsi Kadin penting untuk mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan antara dunia usaha dengan pemerintah, termasuk dalam penentuan kebijaksanaan ekonomi. Karenanya wadah dunia usaha diperlukan, termasuk dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).
“Kami dengan Apindo, Kadin, dengan GIPI selalu ngobrol. Kami selalu akrab dengan semua asosiasi, tetap jalan program ritel, cuma kami nunggu aja minta diselesaikan sscara musyawarah,” sebut Budihardjo.
Meski tidak secara langsung berada di bawah Kadin, namun fungsi Kadin tetap penting bagi Hippindo maupun sektor ritel secara keseluruhan.
“Posisi kami bukan di bawah, tapi sektor ritel selalu koordinasi, kalau pariwisata kami mampir ke Pak Hariyadi (Ketum GIPI), kami dengan Kadin saling meningkatkan kerja sama untuk ekonomi Indonesia,” ujar Budihardjo.