Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan ada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan selain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah yang akan diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) oleh pemerintah.
Bahlil mengatakan, selain kepada PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan WIUPK kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis). Saat ini Bahlil mengaku pihak dari PP Persis sudah menghubungi dirinya.
“Oh kita kasih (WIUPK). Semua lagi dalam proses. (PP) Persis kemarin ya PIC (Person In Charge)-nya sudah telepon saya,” jelasnya di Jakarta, dikutip Senin (14/10/2024).
Sayangnya, Bahlil tidak mengatakan lebih detail perihal tambang mana yang akan dikelola oleh PP Persis.
Namun, untuk ormas keagamaan lainnya, khususnya Muhammadiyah, Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan salah satu eks tambang milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia.
Bahlil mengatakan, ormas tersebut juga dikabarkan mengajukan permohonan untuk wilayah tambang lain yang masih dalam tahap pertimbangan.
“Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih yang kita sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya,” kata dia.
Adapun, saat ditanya mengenai lokasi alternatif yang diinginkan Muhammadiyah, Bahlil menyebutkan bahwa permintaan tetap berada di sekitar wilayah yang sama.