Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi respons soal kebocoran dokumen pemerintahnya, yang menguraikan penilaian intelijen terkait persiapan Israel untuk menyerang Iran. Ia menyampaikan kekhawatiran dengan diketahui bebasnya data intelijen itu.
Hal ini ditegaskan juru bicara Gedung Putih John Kirby Senin waktu setempat. Ia mengatakan Washington tidak yakin bagaimana dokumen itu bisa diunggah di platform media sosial Telegram minggu lalu.
Ia pun mengatakan tidak jelas apakah berkas tersebut bocor atau diretas. “Presiden tetap sangat khawatir tentang kebocoran informasi rahasia ke domain publik. Itu tidak seharusnya terjadi dan tidak dapat diterima jika terjadi,” kata Kirby, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (22/10/2024).
Sebelumnya, Israel secara luas diyakini tengah mempersiapkan serangan terhadap Iran di mana Teheran telah berjanji untuk menanggapi setiap serangan baru. Biden sempat mengatakan mengetahui bagaimana rencana itu pekan lalu, meski enggan menjelasnya lebih lanjut.
“Saya mengetahui bagaimana Israel berencana untuk menanggapi dan waktunya,” kata Biden kepada wartawan dalam perjalanan ke Jerman itu.
Dokumen rahasia tersebut mencakup analisis citra satelit dari aktivitas militer Israel. Berkas tersebut mengatakan militer Israel “menangani” rudal balistik yang diluncurkan dari udara, yang ditembakkan dari pesawat terbang, dan melakukan aktivitas pesawat nirawak rahasia awal bulan ini.
“Hampir pasti untuk menyerang Iran,” tulis dokumen itu.
Penilaian tersebut, tampaknya juga telah dikaji Badan Intelijen Geospasial Nasional, di mana ada analisis tersebut tidak dapat “secara pasti memprediksi skala dan cakupannya”. Beberapa media AS mengutip pernyataan pejabat AS, yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa dokumen rahasia tersebut tampak asli.
Berkas tersebut pertama kali muncul di saluran Telegram Middle East Spectator, yang menerbitkan berita dan komentar tentang kawasan tersebut. Akun tersebut membagikan pesan yang mendukung Iran dan sekutunya, tetapi telah membantah klaim adanya hubungan dengan pemerintah di Teheran.