Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bakal selesai pada Oktober 2024 nanti. Dan dilanjutkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Hari ini, 16 Agustus 2024, Presiden Jokowi pun menyampaikan pidato terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024. Jokowi akan menyampaikan Pidato Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.
Jokowi juga akan menyampaikan Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. Yang akan memberikan gambaran kebijakan anggaran di pemerintahan berikutnya.
Kalangan pekerja berharap pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka langsung bergerak cepat melaksanakan janji-janji politiknya. Yakni, menyangkut nasib para pekerja di pemerintahan baru nantinya.
Sebagai catatan, pada saat kampanye jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, Gibran mengklaim mampu membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru. Dengan mengembangkan beberapa sektor sekaligus, lewat 4 langkah ekonomi.
“Hilirisasi pertanian, perikanan digital dan UMKM, kita lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak Jawa Sentris, kita genjot terus ekonomi kreatif dan UMKM. Kita ada 64 juta UMKM yang sumbang 61% untuk PDB kita jika 4 langkah bisa dipenuhi Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan,” klaim Gibran dalam pembukaan debat Cawapres, di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Dia juga berjanji mendorong pemerataan pembangunan itu wajib untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%.
“Anggaran-anggaran untuk mewujudkan janji politiknya, khususnya untuk pekerja-buruh Indonesia. Ini yang akan jadi sorotan kami,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/8/2024).
“Seperti soal beasiswa S1 untuk anak-anak pekerja, rumah subsidi, rumah sakit khusus pekerja, dan bantuan modal usaha korban PHK (pemutusan hubungan kerja),” tambah Ristadi.
Dia berharap, pemerintahan ke depan tak lagi menunggu waktu, tapi sudah langsung siap bekerja melaksanakan janji-janji politiknya.
“Iya, supaya setelah dilantik tidak menunggu penganggaran. Tapi sudah preprare estafet dari penguasa sebelumnya ke pak Prabowo,” kata Ristadi.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal lebih menyoroti kebijakan pengupahan pemerintahan baru nantinya.
KSPI, kata dia, menanti pernyataan mengenai pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
“Dan, menghapus kebijakan upah murah dan outsourcing,” kata Said Iqbal.