Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri di Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas Kementan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya menciptakan sektor pertanian tangguh, bersih, dan berkelanjutan melalui inovasi teknologi serta pengelolaan sumber daya yang efisien untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kementerian Pertanian terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pertanian yang lebih tangguh dan bersih,” kata Mentan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri di Cianjur, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Meski begitu, dalam upaya menciptakan pertanian yang bersih dari praktik yang melanggar ketentuan, Mentan meminta jajaran kepolisian untuk turut mengawal program ketahanan pangan.
“Beberapa saat lalu Kementan blacklist empat perusahaan yang mengedarkan pupuk palsu dan merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Kami mohon kepada kepolisian ini diawasi,” ujar Mentan.
Mentan mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pengawalan dengan lebih ketat. Terutama terkait pendistribusian sarana produksi, seperti pupuk maupun alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Ada yang kami titip Bapak Ibu. Ada laporan pungutan liar dalam distribusi alsintan. Bantuan alsintan yang seharusnya bebas biaya malah diminta bayaran, hingga Rp50 juta per unit,” ucap Mentan.
Ia pun mengajak semua jajaran untuk memerangi tindakan penyelewengan yang dapat merugikan petani dan masyarakat.
“Kita harus perangi karena ini bukan hanya merugikan negara tetapi masyarakat kecil dan petani kecil yang modalnya pas-pasan. Ini juga nanti kita kawal bersama,” tutur Mentan.
Mentan juga mengaku bahwa sebelumnya, pihaknya telah menemui Jaksa Agung Burhanuddin pada Senin (16/12) terkait pengawasan sarana produksi dan laporan pungutan liar.
“Konsolidasi ini dilakukan untuk menyatukan langkah dalam membersihkan sektor pertanian dari segala bentuk penyelewengan yang dapat menghambat proyek strategis nasional (PSN) dalam rangka percepatan swasembada pangan,” imbuh Mentan.