Pemerintah bakal menjalankan program makan bergizi gratis dengan membutuhkan banyak stok sapi. Kalangan peternak menilai pemerintah tidak bisa terus menerus mengandalkan impor. Namun, untuk mengembangkan peternakan skala besar, dari hulu ke hilir, termasuk pembibitan juga diakui tak mudah.
“Ngga feasible. Usaha pembibitan high risk low profit, risiko tinggi sekali, kegagalan bunting, biaya tinggi, periode yang lama baru menghasilkan, ini ngga menarik bagi pengusaha,” kata Ketua Umum Perhimpunan Peternak Dapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro kepada CNBC Indonesia Rabu (11/9/2024).
Di negara lain seperti Australia program ini bisa berjalan. Namun proses di Indonesia lebih menantang di mana ketersediaan lahan menjadi isu yang tidak bisa dilepaskan.
“Memang banyak dilakukan dan gagal, kenapa Australia bisa dan di sini ngga? Secara geografis Australia masih luas, rela tanahnya 1 hektare untuk 3 ekor. Pertanyaannya, mau merelakan 1 hektare untuk 3 ekor? Kan ngga ada. Sehingga cost produksi (di Australia) murah karena mengandalkan alam, Indonesia ngga mungkin, semua ada unsur biaya,” kata Nanang.
Karenanya pemerintahan Prabowo nanti diharapkan bisa menjalankan program makan bergizi gratis tanpa bergantung pada impor.
“Ini sebuah kegiatan yang wajib ada tapi swasta nggak feasible. Pemerintah harus cawe-cawe yang benar sehingga ambil peran swasta, ada kontinuitas suplai bakalan bagi peternak penggemuk,” sebut Nanang.
Sebelumnya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan, pihaknya telah menyusun strategi percepatan, peta jalan hingga melakukan latihan demi kelancaran program makan bergizi gratis. Namun, katanya, untuk bisa mencapai kesuksesan program tersebut Kementan tidak bisa berjalan sendiri, Kementan membutuhkan peran pelaku usaha sebagai investor.
“Apalagi saat ini APBN-nya untuk kegiatan-kegiatan kayak gini masih nol. Walaupun pak menteri (pertanian) mengatakan bahwa mulai tahun depan sudah ada, Insyaallah Kami juga akan mendapatkan tambahan anggaran untuk penyediaan peningkatan susu ini. Tapi, upaya yang pertama itu cari investornya dulu,” kata Agung dalam diskusi pangan di Kementan, Jakarta, Kamis (29/8/2024)