Arsip foto – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/rwa/aa.
Berbagai peristiwa politik kemarin (27/12) menjadi sorotan, di antaranya evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan antisipasi peredaran uang palsu selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:
KKK: Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Ujang Komarudin mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.
“Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Astacita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Astacita,” tutur Ujang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.
Gerindra: Prabowo tak mungkin abaikan aturan soal beri maaf koruptor
Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tak mungkin mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan soal wacana pemberian maaf untuk koruptor asalkan mengembalikan uang negara.
Menurut dia, Prabowo mengutarakan pernyataan tersebut demi memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Untuk itu, dia mengatakan hal itu tidak perlu diperdebatkan dengan urusan penegakan hukum.
Menko Polkam minta Polri dan TNI antisipasi peredaran uang palsu
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta TNI dan Polri untuk mengantisipasi peredaran uang palsu di masa Natal dan tahun baru 2025.
“Kami meminta jajaran keamanan, termasuk TNI dan Polri, untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu, khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers yang diterima, Jumat.
Komisi III terima 469 aduan kepada para mitra kerja sepanjang 2024
Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat terhadap para mitra kerjanya sepanjang tahun 2024, kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
“Pengaduan masyarakat kita gas terus, sepanjang tahun 2024 Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
DPR minta polisi pemeras penonton DWP dipecat dan dihukum berat
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta para polisi yang memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) dipecat dan dihukum berat.
Hal itu karena mereka sudah melakukan tindak pidana dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.