Pemerintahan RI era Prabowo Subianto dikabarkan akan mengubah skema subsidi energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik. Rencananya, subsidi akan diberikan langsung ke orang, bukan lagi barang.
Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan, seharusnya subsidi energi di Indonesia diberikan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.
“Kita ingin dengan data yang diperbaiki, disempurnakan supaya pada mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka, Bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima. Itu yang akan kita lakukan,” jelas Burhanuddin yang Gubernur Bank Indonesia 2023-2008 dalam acara rakan UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).
Selama ini, kata Burhanuddin, subsidi BBM, LPG dan listrik yang digelontorkan ke masyarakat belum tepat sasaran. Maka itu, pemerintah era Prabowoi akan menyempurnakan subsidi menjadi lebih baik.
Berdasarkan pengamatannya, subsidi energi yang dikeluarkan senilai Rp540 triliun nyatanya belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Misalnya seperti di Solo, Jawa Tengah. Burhanuddin menceritakan subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi bawah bisa mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah.
“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.
Burhanuddin juga menilai masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.
“Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” imbuh Burhanuddin.
Dengan begitu, dia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” tutupnya.